KUNJUNGAN KERJA : Jajaran Komisi E melakukan kunjungan kerja ke Jatim di Dinas Pendidikan dan SMKN 5 Surabaya.(foto: mentaripagi)
SURABAYA – Komisi E melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan SMK N 5 di Kota Surabaya. Kunjungan tersebut untuk mengetahui konsep pendidikan gratis serta sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Pada kunjungan Selasa (9/1/2024), Komisi E ke Dinas Pendidikan Jatim diterima Aminatun selaku Sekretaris Dinas setempat. Ketua Komisi E Abdul Hamid menegaskan, pendidikan gratis dan berkualitas merupakan hal yang tidak mudah. Guna merealisasikan program tersbeut harus disokong oleh pengelolaan anggaran dan ditunjang fasilitas yang baik.
Pendidikan gratis, lanjut dia adalah pola pendidikan yang membebaskan para peserta didik ataupun orang tua peserta didik, terutama biaya yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah.
Menjadi permasalahan yang sekarang ini belum bisa terselesaikan adalah pemeratan sekolah negeri, terutama di daerah perbatasan maupun pegunungan. Sekarang ini keberadaan sekolah negeri mengenai jumlah tidak berimbang.
“Masalah ini selalu muncul saat PPDB. Belum soal kepemenuhan sinyal internet. Masih banyak daerah dinyatakan blank spot. Akibatnya siswa tidak bisa mendaftar. Padahal kita semua tahu bahwa sekolah negeri sangat diimpikan oleh masyarakat menengah ke bawah” ungkapnya.
Menjawabnya, Aminatun mengungkapkan, peraturan terkait PPDB masih dalam rancangan. Akan tetapi dalam program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jatim memiliki beberapa tahapan yakni afirmasi, anak buruh, zonasi dan sisanya prestasi akademik maupun nonakademik.
Sementara saat di SMKN 5 Surabaya, Rabu (10/1/2024), Kepala Seksi Perekonomian Muhajirin menjelaskan bahwa sekolah melaksanakan kegiatan program gratis bersumber dari dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) jika di Jawa Timur. Sehingga dari dana bantuan tersebut para siswa mendapatkan subsidi tiap bulannya.
“Sejak tahun 2019 di Jatim ini sudah ada BPOPP untuk pengganti SPP sehingga SPP sudah hilang. Besaran dari nilai BPOPP pun juga bervariasi mulai dari tingkat SMA, SMK nok teknik dan SMK Teknik” katanya
Senada, Kepala SMK Negeri 5 Surabaya Edy Prayogo menjelaskan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas perlu ada kerja sama antar elemen dan lembaga yang ada di masing masing daerah.
Sementara, Muh Zein anggota Komisi E menyampaikan bahwa pendidikan gratis perlu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah. Dengan begitu diharapkan seluruh elemen masyarakat kurang mampu bisa mendapatkan bantuan pendidikan yang layak dan berkualitas.
Di Jatim mengenai anggaran Pendidikan tergolong besar. Mudianto selaku Sub Koordinator Bidang Kurikulum mengatakan bahwa Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) untuk sekolah swasta memiliki anggaran yang berbeda beda . Untuk total anggaran yang diberikan sebesar Rp 627 miliar mencakup jenjang SMA, SMK dan SLB. (ayuutami-priyanto)
KUNJUNGAN KERJA : Jajaran Komisi E melakukan kunjungan kerja ke Jatim di Dinas Pendidikan dan SMKN 5 Surabaya.(foto: mentaripagi)
SURABAYA – Komisi E melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan SMK N 5 di Kota Surabaya. Kunjungan tersebut untuk mengetahui konsep pendidikan gratis serta sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Pada kunjungan Selasa (9/1/2024), Komisi E ke Dinas Pendidikan Jatim diterima Aminatun selaku Sekretaris Dinas setempat. Ketua Komisi E Abdul Hamid menegaskan, pendidikan gratis dan berkualitas merupakan hal yang tidak mudah. Guna merealisasikan program tersbeut harus disokong oleh pengelolaan anggaran dan ditunjang fasilitas yang baik.
Pendidikan gratis, lanjut dia adalah pola pendidikan yang membebaskan para peserta didik ataupun orang tua peserta didik, terutama biaya yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah.
Menjadi permasalahan yang sekarang ini belum bisa terselesaikan adalah pemeratan sekolah negeri, terutama di daerah perbatasan maupun pegunungan. Sekarang ini keberadaan sekolah negeri mengenai jumlah tidak berimbang.
“Masalah ini selalu muncul saat PPDB. Belum soal kepemenuhan sinyal internet. Masih banyak daerah dinyatakan blank spot. Akibatnya siswa tidak bisa mendaftar. Padahal kita semua tahu bahwa sekolah negeri sangat diimpikan oleh masyarakat menengah ke bawah” ungkapnya.
Menjawabnya, Aminatun mengungkapkan, peraturan terkait PPDB masih dalam rancangan. Akan tetapi dalam program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jatim memiliki beberapa tahapan yakni afirmasi, anak buruh, zonasi dan sisanya prestasi akademik maupun nonakademik.
Sementara saat di SMKN 5 Surabaya, Rabu (10/1/2024), Kepala Seksi Perekonomian Muhajirin menjelaskan bahwa sekolah melaksanakan kegiatan program gratis bersumber dari dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) jika di Jawa Timur. Sehingga dari dana bantuan tersebut para siswa mendapatkan subsidi tiap bulannya.
“Sejak tahun 2019 di Jatim ini sudah ada BPOPP untuk pengganti SPP sehingga SPP sudah hilang. Besaran dari nilai BPOPP pun juga bervariasi mulai dari tingkat SMA, SMK nok teknik dan SMK Teknik” katanya
Senada, Kepala SMK Negeri 5 Surabaya Edy Prayogo menjelaskan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas perlu ada kerja sama antar elemen dan lembaga yang ada di masing masing daerah.
Sementara, Muh Zein anggota Komisi E menyampaikan bahwa pendidikan gratis perlu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah. Dengan begitu diharapkan seluruh elemen masyarakat kurang mampu bisa mendapatkan bantuan pendidikan yang layak dan berkualitas.
Di Jatim mengenai anggaran Pendidikan tergolong besar. Mudianto selaku Sub Koordinator Bidang Kurikulum mengatakan bahwa Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) untuk sekolah swasta memiliki anggaran yang berbeda beda . Untuk total anggaran yang diberikan sebesar Rp 627 miliar mencakup jenjang SMA, SMK dan SLB. (ayuutami-priyanto)
