Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kudus, Jawa Tengah, mencatat realisasi belanja kementerian dan lembaga di wilayah kerjanya hingga akhir Desember 2023 mencapai Rp1,29 triliun atau 96,83 persen dari pagu.
“Sementara pagu anggaran untuk satuan kerja kementerian dan lembaga (K/L) di wilayah kerja kami meliputi Kabupaten Kudus, Jepara, dan Demak sebesar Rp1,33 triliun,” kata Kepala KPPN Kudus Muhammad Agus Lukman Hakim saat rilis kinerja APBN di aula BPS Kudus, Rabu.
Jenis belanja satuan kerja kementerian/lembaga di eks-Keresidenan Pati tersebut, kata dia, terbagi dalam empat anggaran, yakni belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.
Adapun rinciannya, untuk pagu belanja pegawai sebesar Rp688,73 miliar, belanja barang sebesar Rp480,2 miliar, belanja modal sebesar Rp152,68 miliar, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp14,2 miliar.
Dari total realisasi Rp1,29 triliun tersebut, meliputi belanja pegawai sebesar Rp684,09 miliar atau 99,33 persen, belanja barang sebesar Rp453,58 miliar atau 99,33 persen, belanja modal sebesar Rp142,09 miliar atau 93,06 miliar, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp13,77 miliar atau 96,98 persen.
“Dibandingkan periode yang sama tahun 2022, kinerja realisasi belanja K/L sampai dengan 31 Desember 2023 meningkat sebesar 15,37 persen,” ujarnya.
Ia mengungkapkan pos belanja yang mengalami peningkatan kinerja tertinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni belanja pegawai meningkat sebesar Rp15,37 persen, belanja barang mengalami peningkatan kinerja sebesar 43,53 persen.
Kemudian belanja pegawai meningkat sebesar 2,39 persen dan belanja bantuan sosial meningkat sebesar 18,33 persen, dan belanja modal sebesar 13,23 persen.
Alokasi dana pada 10 kementerian/lembaga terbesar mencapai Rp1,26 triliun atau 97,10 persen dari alokasi belanja K/L keseluruhan dari realisasi agregat belanja K/L dan mengalami kenaikan sebesar 63,97 persen dibandingkan tahun lalu yang didorong oleh satker pada K/L seperti Kementerian Agama, Kepolisian, dan KPU.
Realisasi belanja K/L lainnya sebesar Rp37,46 miliar, menyumbang 2,90 persen dari realisasi belanja K/L agregat dan mengalami kenaikan sebesar 25 persen dibandingkan tahun lalu.
Sementara realisasi penyerapan tertinggi, di antaranya Kepolisian sebesar 99,84 persen, Kementerian Perhubungan sebesar 99,61 persen, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 99,27 persen, Kementerian Hukum dan HAM sebesar 99,35 persen, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sebesar 98,73 persen.
