Polemik Pembebasan Lahan di IKN, Pemerintah Lakukan Sosialisasi Setelah Diprotes dan Dikritik » Warga Berita

JAKARTA, WargaBerita – Pemerintah dinilai tidak pernah melibatkan komunitas adat terdampak sejak awal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN Kalimantan Timur, Saiduani Nyuk.

Saiduani mengatakan, pemerintah baru mengadakan sosialisasi dalam waktu belakangan ini saja.

“Setelah diprotes dan dikritik, pihak pembangunan baru merencanakan sosialisasi,” katanya ketika dihubungi, Minggu (19/5/2024).

Temuan di lapangan, mayoritas warga pemilik lahan mengaku tidak tahu bahwa tanah dan rumahnya akan digusur. Sehingga muncul berbagai protes.

Protes timbul usai beredarnya surat dari Otoritas IKN atau OIKN di bidang pembangunan, yang meminta warga meninggalkan rumah dengan memberikan waktu satu minggu.

Setelah diprotes dan mendapatkan kritik, surat itu ditarik kembali, dan pemerintah kini melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Selain sosialisasi, Saiduani mengatakan pemerintah berjanji tidak akan menggusur paksa warga yang berada di kawasan IKN. Namun, ia mengaku pesimistis dengan janji-janji pemerintah itu.

“Karena pihak pemerintah melakukan sejak awal mematok target percepatan pembangunan, tapi tidak memiliki perencanaan,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia mengatakan pemerintah tidak melakukan proses yang tepat dalam urusan pembebasan lahan untuk pembangunan IKN ini. Apalagi, ucapnya, ada hak masyarakat yang mereka abaikan dalam proses pembangunannya.

“Bahkan tidak menempatkan masyarakat adat yang menguasai wilayah tersebut sebagai pemilik tanah, serta meminta izin dan melibatkan dalam proses-proses penting,” kata Saiduani.