Ketua Umum Sekabel Indonesia Setyo Wisnu Broto di Solo, Jawa Tengah, Selasa, mengatakan salah satu pertimbangan dukungannya, karena presiden harus paham terhadap dunia bisnis.
“Presiden dengan background bisnis akan lebih bisa survive, cepat mengambil keputusan. Itu yang kami butuhkan. Prabowo itu pengusaha besar, kami yakin akan lebih visioner,” katanya.
Bahkan, dikatakannya, dengan presiden yang memiliki latar belakang bisnis maka bonus demografi yang terjadi pada tahun 2030 bisa menjadi langkah awal menuju Indonesia Emas tahun 2045.
“Jangan sampai kita terjebak pada middle income trap. Jangan sampai kita gagal mendapatkan kesempatan pada bonus demografi, maka pertaruhan Indonesia di sini,” katanya.
Sementara itu, katanya, sampai dengan 1 Januari 2024, Sekabel masih memilih untuk netral pada Pemilu 2024. Meski demikian, setelah para pengurus dan dewan penasehat melakukan kajian mendalam, pihaknya melihat pasangan Prabowo-Gibran yang identik untuk melanjutkan program Jokowi.
“Kalau netral atau golput kami tidak elok, artinya tidak peduli pada bangsa ini. Kami melihat bahwa Prabowo-Gibran itu yang identik akan melanjutkan program Jokowi, salah satunya pembangunan infrastruktur untuk menciptakan peradaban,” katanya.
Ia mengatakan upaya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama ini sudah sesuai dan harus dilanjutkan. “Sudah on the track, ini pas lagi akan dilanjutkan,” katanya.
Sementara itu, diakuinya, belum lama ini para pengusaha mebel diundang oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara untuk membicarakan masalah ekonomi.
“Yang luar biasa waktu kami diundang ke istana cari solusi untuk mencari terobosan di industri mebel, kayu. Beliau mencetuskan dibentuknya kawasan ekonomi khusus industri kayu. Ini bagus karena selama ini kami tercerai berai, seperti izin usaha masing-masing harus ngurusi,” katanya.
Bahkan, dikatakannya, saat ini sudah diperoleh lokasi untuk kawasan ekonomi khusus industri kayu dengan luas lahan 2.000 hektare.
“Kami tidak pernah diajak sama sekali atau diarahkan untuk memilih calon tertentu, karena istana bukan tempat bicara politik,” katanya.
