Pada Kamis, sekitar pukul 08.30 WIB, penyidik KPK tiba di Kantor Dinas Damkar Kota Semarang yang berlokasi di Jalan Madukoro Raya Nomor 6.
Penggeledahan berlangsung selama sekitar 6,5 jam, dan selesai pada pukul 15.00 WIB. Selama penggeledahan, para penyidik KPK tampak membawa tiga koper yang diduga berisi barang bukti dari tempat tersebut.
Selain mengumpulkan barang bukti, penyidik KPK juga meminta keterangan dari jajaran pimpinan di dinas tersebut, termasuk Sekretaris Dinas Damkar Kota Semarang, Ade Bhakti.
Ade mengonfirmasi bahwa fokus penggeledahan adalah pengadaan barang dan jasa untuk tahun anggaran 2023-2024. Selain itu, penyidik juga mengumpulkan ponsel para pegawai yang bertanggung jawab atas perencanaan keuangan dan administrasi sebagai bagian dari penyelidikan.
Meski tengah berada dalam situasi yang tidak nyaman, Ade Bhakti yang juga tengah mencari dukungan dalam pilkada kota semarang memastikan bahwa penggeledahan ini tidak mengganggu pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Damkar Kota Semarang.
Ia menyatakan bahwa seluruh layanan, termasuk pembentukan relawan pemadam kebakaran, berjalan normal seperti biasa. Hal ini menunjukkan komitmen Dinas Damkar untuk tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat di tengah penyelidikan.
Penggeledahan di Kantor Dinas Damkar bukanlah satu-satunya; sebelumnya, KPK juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya di lingkup Pemerintah Kota Semarang.
Penyelidikan ini mencakup beberapa kantor OPD, baik yang berada di kompleks Balai Kota maupun Gedung Pandanaran. Penggeledahan dan pengumpulan keterangan dari pimpinan OPD ini menandakan adanya dugaan serius terkait korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di berbagai sektor pemerintahan kota.
