Warga Berita – Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menduga PDIP menggulirkan hak angket karena marah dan tak terima dengan kekalahan pada Pilpres 2024.
Ia menduga partai moncong putih itu juga kecewa dengan Presiden Joko Widodo yang tak membantu pemenangan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo.
“Hak angket itu bentuk emosi sesaat saja akibat tidak terima kekalahan dalam Pilpres 2024. PDIP juga mungkin sakit hati karena ditinggal Jokowi,” ujar Adib, Selasa (12/3).
Adib menduga PDIP gusar karena Jokowi pada saat-saat akhir tak bisa memberikan kemenangan ketiga kalinya bagi partai moncong putih.
Meski digulirkan, Adib menilai hak angket juga akan merugikan bagi PDIP karena akan membongkar kecurangan semua kontestasi, termasuk pada 2014 dan 2019
“Misal PDIP bicara soal kecurangan, lalu bagaimana ketika Pilpres 2014 dan 2019 dibuka dan ditemukan kecurangan juga?” tuturnya.
Sebelumnya, Partai Gerindra mengaku tidak khawatir jika hak angket digulirkan di DPR, meski menilai hak angket sudah tak diperlukan.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman, pihaknya menolak hak angket.
“Kalau kami tidak akan menghalangi, itu hak masing-masing. Jadi komunikasi yang banyak kami jalin seperti itu, bahwa ya udah lah sudah ada pemenangnya, apalagi sih dipersoalkan,” kata Habiburokhman.
Menurutnya, hak angket juga tak perlu digulirkan. Meski demikian, dia tetap mempersilahkan pihak-pihak yang ingin mengajukan hak angket.
“Kami mengatakan bahwa tidak perlu, silahkan saja. Kalau untuk mendukung hak angket kan perlu administrasi,” tuturnya.
“Administrasi seperti apa dia harus bikin semacam proposalnya lalu format tanda tangan dan lain sebagainya, silahkan saja,” kata dia.[prs]
