SERANG, Warga Berita – Subandi Musbah, Direktur Visi Nusantara menyebut bahwa bantuan sosial (bansos) yang saat ini tengah ramai disalurkan sangat rentan untuk dipolitisasi. Menginggat hari pemungutan suara Pemilu 2024 tinggal 13 hari lagi.
Seperti diketahui, Pemerintah saat ini tengah gencar menyalurkan bansos kepada warga dibeberapa daerah, termasuk di Provinsi Banten.
Subandi mengatakan, penyaluran bansos jelang Pemilu ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua elemen.
“Politisasi Bansos jelang pemilu perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya kerap dilakukan oleh mereka yang sedang berkuasa. Ini berpotensi mempengaruhi masyarakat,” ujar Subandi kepada Radar Banten, Rabu 31 Januari 2024.
Ia mengatakan, bansos memang sering dijadikan alat untuk kepentingan politik. Sebut saja bantuan langsung tunai (BLT), bantuan itu kerap mempengaruhi kepuasan publik terhadap Presiden.
Menurutnya, saat ini publikperlu curiga, mengapa pemerintah begitu semangat turun langsung memberikan bantuan di musim Pemilu. Padahal, sebelumnya Pemerintah jarang menyalurkan bansos di awal-awal tahun.
“Pengawas Pemilu dan Civil Society harus bersuara lantang agar model kerja-kerja terselubung berbasis Bansos tidak menjadi sarana konsolidasi politik. Ini sangat merusak demokrasi,” ungkapnya.
Pola pikir masyarakat pun perlu diubah, Ia menyebut, pemberian bansos hanya akan mengajari masyarakat untuk menjadi pengemis.
“Masyarakat sudah tidak boleh diajari menjadi pengemis. Disuruh mengantri bantuan. Publik harus dicerahkan. Tidak boleh lagi memberi umpan, sudah harus kail,” tuturnya.
Pengamat politik ini meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk turut aktif mengawasi penyaluran bansos baik oleh Pemerintah maupun lembaga lainnya.
“Kita semua harus mengawasi praktik-praktik terselubung. Kerja-kerja kobsolidasi politik melalui Bansos. Dan Bawaslu perlu betul-betul memahami fenomena ini. Tidak melulu normatif,” pungkasnya.
Reporter : Yusuf Permana
Editor: Abdul Rozak
SERANG, Warga Berita – Subandi Musbah, Direktur Visi Nusantara menyebut bahwa bantuan sosial (bansos) yang saat ini tengah ramai disalurkan sangat rentan untuk dipolitisasi. Menginggat hari pemungutan suara Pemilu 2024 tinggal 13 hari lagi.
Seperti diketahui, Pemerintah saat ini tengah gencar menyalurkan bansos kepada warga dibeberapa daerah, termasuk di Provinsi Banten.
Subandi mengatakan, penyaluran bansos jelang Pemilu ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua elemen.
“Politisasi Bansos jelang pemilu perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya kerap dilakukan oleh mereka yang sedang berkuasa. Ini berpotensi mempengaruhi masyarakat,” ujar Subandi kepada Radar Banten, Rabu 31 Januari 2024.
Ia mengatakan, bansos memang sering dijadikan alat untuk kepentingan politik. Sebut saja bantuan langsung tunai (BLT), bantuan itu kerap mempengaruhi kepuasan publik terhadap Presiden.
Menurutnya, saat ini publikperlu curiga, mengapa pemerintah begitu semangat turun langsung memberikan bantuan di musim Pemilu. Padahal, sebelumnya Pemerintah jarang menyalurkan bansos di awal-awal tahun.
“Pengawas Pemilu dan Civil Society harus bersuara lantang agar model kerja-kerja terselubung berbasis Bansos tidak menjadi sarana konsolidasi politik. Ini sangat merusak demokrasi,” ungkapnya.
Pola pikir masyarakat pun perlu diubah, Ia menyebut, pemberian bansos hanya akan mengajari masyarakat untuk menjadi pengemis.
“Masyarakat sudah tidak boleh diajari menjadi pengemis. Disuruh mengantri bantuan. Publik harus dicerahkan. Tidak boleh lagi memberi umpan, sudah harus kail,” tuturnya.
Pengamat politik ini meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk turut aktif mengawasi penyaluran bansos baik oleh Pemerintah maupun lembaga lainnya.
“Kita semua harus mengawasi praktik-praktik terselubung. Kerja-kerja kobsolidasi politik melalui Bansos. Dan Bawaslu perlu betul-betul memahami fenomena ini. Tidak melulu normatif,” pungkasnya.
Reporter : Yusuf Permana
Editor: Abdul Rozak
