Warga Berita – Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 11.385 personel untuk mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pencoblosan Pemilu 2024 di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya.
“Total personel Polda Metro Jaya dan Polres jajaran yang melaksanakan pengamanan TPS
11.385 personel,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Lapangan Presisi Polda Metro Jaya, Selasa (30/1/2024).
Selain menggelar apel Pasukan Pengecekan Petugas pasukan Bawah Kendali Operasi (BKO) Pengamanan TPS, Polda Metro Jaya juga melakukan pengecekan terhadap personel berikut perlengkapan tugasnya.
“Jadi semua anggota yang melaksanakan pengamanan TPS atas perintah Bapak Kapolda Metro Jaya itu dilakukan apel dan dicek kesiapan personelnya, sehat. Kemudian perlengkapan-perlengkapan personel yang ada harus mereka bawa dicek satu-satu,” katanya.
Kemudian arahan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto yang disampaikan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Polisi Suyudi Ario Seto agar personel yang melaksanakan pengamanan TPS tidak “underestimate”. Kemudian mampu mengidentifikasi kerawanan dan gangguan kamtibmas yang akan terjadi di lokasi pengamanan TPS.
“Kemudian diharapkan mampu bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan pengamanan TPS, pemungutan suara berlangsung aman,” kata Ade Ary.
Polda Metro Jaya juga mengimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama bekerjasama mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang lebih kondusif lagi.
“Saat ini sudah kondusif, sudah sangat baik atas kerja sama dan dukungan dari semua pihak. Tolong ini sama-sama kita pertahankan,” katanya.
Menurut data dari Polda Metro Jaya, terdapat sebanyak 65.566 TPS di wilayah hukum Polda Metro Jaya dengan rincian 1.548 TPS kategori rawan, 63.854 TPS kategori kurang rawan dan 53 TPS sangat rawan.
Kemudian potensi-potensi kerawanan Pemilu 2024 diperkirakan masih akan diwarnai oleh isu-isu klasik seperti politik uang (money politics), isu SARA, hoaks, “black campaign”, “character
assassination” dan kepercayaan terhadap penyelenggara yang rendah. (ndi)
