Warga Berita – Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menyesalkan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut seorang presiden boleh memihak dan berkampanye saat pemilihan presiden (pilpres).
Komarudin mengatakan presiden harus berdiri di atas semua kepentingan dan golongan.
“Sangat disesalkan. Gimana mau cari Pemilu 2024 itu pemilu yang netral, pemilu yang demokratis. Sementara presiden sendiri sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata RI yang harus berdiri di tengah kepentingan golongan malah menunjukkan sikap keberpihakan,” kata Komarudin saat dihubungi, Kamis (25/1).
Ia menuturkan Jokowi sempat berbicara soal netralitas di Pemilu 2024 saat mengumpulkan ratusan penjabat (pj) kepala daerah di Istana Kepresidenan Jakarta beberapa waktu lalu.
Selain itu, Jokowi juga pernah menyampaikan hal yang sama kepada sejumlah purnawirawan jenderal TNI-Polri yang memimpin organisasi pensiunan prajurit.
Namun, kata Komarudin, pernyataan Jokowi kini bertolak belakang dari sebelumnya. Ia pun menegaskan tak semestinya Jokowi secara terang-terangan menunjukkan dukungan untuk salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Apalagi, saat ini Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Jokowi maju sebagai cawapres Prabowo Subianto.
“Kalau misalnya dia memberi dukungan kepada nomor 2, itu sudah jelas-jelas KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Padahal reformasi ini lahir karena anti KKN,” ujarnya.
Ia meminta publik mengingatkan Jokowi. Menurutnya, keberpihakan Jokowi dalam kampanye Pilpres 2024 berbahaya bagi demokrasi Indonesia.
“Semua wajib untuk mengingatkan presiden janganlah lakukan itu. Karena itu berbahaya. Berbahayanya bukan buat keluarga atau kelompok tapi keselamatan bangsa dan negara,” ucap Komarudin.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak, tetapi tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Ia mengatakan tiap orang punya hak demokrasi.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media terkait adanya pandangan sejumlah menteri yang menjadi tim sukses.
“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh,” kata Jokowi di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1).[prs]
