Warga Berita – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengaku yakin Partai Golkar tidak akan nekat mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR dan DPD, dan DPRD (MD3). PDIP sudah berkomunikasi dengan Golkat terkait hal tersebut.
“Kalau Ketua DPR RI, haqqul yaqin, ainul yaqin saya sampai saat ini komunikasi dengan Golkar,” kata Said dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Senin (1/4).
Menurutnya, Golkar sejalan dengan PDIP tidak berkeinginan merombak UU MD3. “Golkar pada posisi tidak berkehendak merombak atau merevisi UU MD3, tidak berkehendak,” kata Said.
Said meyakini Golkar punya sikap yang sama dengan PDIP tentang undang-undang. Dia menyebut Golkar tidak akan mengubah undang-undang demi kepentingan sesaat.
“Karena komitmen Golkar sama dengan kami (PDIP), mengawal seluruh undang-undang yang ada dan tidak karena kepentingan sesaat mengubah, itu bukan ciri khas Golkar,” tegasnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggunh isu perebutan kursi Ketua DPR RI yang disampaikan Golkar dengan merevisi UU MD3. Hasto mengatakan kursi Ketua DPR RI adalah bentuk kepercayaan rakyat terhadap partai pemenang Pemilu.
Hasto mengatakan berdasarkan UU MD3, kursi ketua DPR RI ditentukan dari perolehan kursi terbanyak partai politik di DPR. PDIP berhasil menjadi partai pemenang Pemilu 2024, maka akan secara otomatis kursi Ketua DPR diisi oleh PDIP.
“Ketika ada ambisi kekuasaan untuk mengubah seperti itu ya nanti bisa terjadi konflik sosial, bisa berdarah-darah nanti, sehingga jangan sulut sikap dari PDI Perjuangan yang tahun 2014 sudah sangat sabar,” kata Hasto beberapa waktu lalu.[prs]
