Pakar Sebut, Penambahan Jumlah Menteri Sarat Kepentingan Politis untuk Bagi-bagi Jabatan » Warga Berita

JAKARTA, WargaBerita – Gagasan untuk menambah kementerian dinilai sebagai langkah yang sarat dengn kepentingan politis untuk bagi-bagi kekuasaan.

Pendapat tersebut dilontarkan oleh pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah.

Menurutnya, dasar pemikiran seperti itu didasari bagi-bagi kekuasaan seolah-olah APBN adalah bancakan partai politik.

“Itu kan cara berpikir keliru, berpikir politis murni sedangkan persoalannya kita harus melihat sisi kemanfaatannya itu yang penting,” kata Trubus kepada Tribun, Rabu (8/5/2024).

Dia menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ada semata-mata untuk kepentingan publik.

Trubus berpandangan penambahan jumlah kementerian juga akan mempersulit sisi pengambilan kesepakatan pelaksanaan kebijakan.

Semisal pada waktu pandemi Covid-19, ada banyak kementerian lintas sektor yang terlibat.

“Kebijakan pandemi itu harus diambil Warga Berita kementerian dan kemenko kalau terlalu banyak akhirnya akan berat sendiri dan lamban karena masalah ego sektoral,” ungkapnya.

Artinya penambahan kementerian membuat kinerja eksekutif tidak lebih efektif.

Termasuk penanganan pangan yang melinatkan Kementerian Pertanian, Bulog, dan Bapanas.

“Ini masing-masing saling tumpang tindih merasa punya kewenangan aturan,” lanjutnya.

Dia pun menyoroti banyaknya lembaga yang mengatur kepegawaian aparatur sipil negara (ASN).

Kementerian PAN RB, lanjut Trubus, selama ini memiliki dua lembaga di bawahnya yakni Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Itu kan seharusnya digabung saja buat apa banyak-banyak tidak ada kemanfaatannya, Kementerian Perdagangan juga seharusnya digabung kembali dengan Kementerian Perindustrian,” urainya.

Beberapa kementerian sebetulnya juga sudah digabung seperti Kementerian ATR/BPN dan Kemenristekdikti.

Hal ini seharusnya ke depan diteruskan merampingkan postur kabinet sehingga APBN bisa semakin efektif digunakan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman merespons soal munculnya isu kalau Prabowo-Gibran akan membentuk sebanyak 40 kementerian di kabinet yang dipimpinnya.

Habiburokhman menyebut, sejatinya soal pembentukan kabinet itu murni berada pada hak prerogatif dari Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih.

“Secara substansi, baik konstitusi itu ada di pak prabowo, sebagai presiden elected. Apakah besar efektif, tidak efektif dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau,” kata Habiburokhman kepada awak media saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Namun jika membicarakan soal jumlah, Habiburokhman menilai tidak masalah jika memang nantinya akan terbentuk banyak Kementerian.

Pasalnya, Indonesia merupakan negara yang besar, dan memiliki tujuan dan cita-cita yang besar juga.

Oleh karenanya dengan melibatkan banyak pihak, maka tujuan untuk mewujudkan cita-cita itu akan semakin baik dilakukan.

“Jadi kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga nggak ada masalah. Justru semakin banyak semakin bagus kalo saya pribadi,” kata dia.

Dirinya lantas meminta kepada publik untuk tidak membaca postur ‘besar’ itu pada keadaan fisik seorang manusia.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu memang menyadari, jika postur gemuk pada seseorang bukan berarti yang bersangkutan sehat.

Namun, postur gemuk di jajaran kabinet lain halnya dengan postur tubuh manusia.

Kata dia, dalam urusan kenegaraan, jumlah pihak yang dilibatkan semakin banyak maka dinilai akan semakin baik.

“Jadi kita gak bicara, kalau gemuk dalam konteks fisik seorang perorang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target target kita besar,” kata dia.

“Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dlm pemerintahan sehingga jadi besar,” tukas Habiburokhman.

Sebagai informasi, jika jumlah kabinet di Pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya benar sebanyak 40 kementerian, maka angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan jumlah kementerian yang ada saat ini.