NasDem Ajukan Proposal Damai Konflik Timur Tengah di Forum Internasional
JORDAN (30 Mei): Dua delegasi Bidang Hubungan Internasional Partai NasDem menyampaikan proposal damai konflik timur tengah di Forum Fatah Palestina, Progressive Alliance dan Sosial Demokrasi Forum di Intercontinental Hotel, Amman, Jordan baru-baru ini.
Situasi dan tantangan konflik harus dihadapi Timur Tengah dan Bagian Utara Afrika lebih dari satu dekade lalu sejak Arab Spring.
Alih-alih mulusnya proses demokratisasi di negara-negara tersebut, justru mendapat tantangan dengan menguatnya otoritarianisme dan bangkitnya kelompok-kelompok ektremis.
Konflik yang sedang berlangsung di Suriah dan masih adanya kekuatan ISIS di sana telah merampas perdamaian keamanan masyarakat di wilayah tersebut.
Sementara itu, serangan Hamas terhadap Israel, sebagai respon atas seringnya Israel melakukan tindakan-tindakan illegal dan peperangan yang sedang berlangsung di Gaza dan Palestina telah menciptakan krisis kemanusiaan, brutalisme dan kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya serta resiko yang meluas ke negara tetangga.
Sebagai upaya untuk menyatukan kekuatan partai-partai politik progresif dan Social Demokrasi untuk menginisiasi langkah-langkah strategis dalam mewujudkan solusi politik yang tepat untuk merespon krisis yang sedang mereka hadapi, Ketua DPP NasDem Hubungan Internasional, Martin Manurung mengirimkan dua kader Bidang Hubungan Internasional, Sondang Tarida Tampubolon dan Agus Maulana untuk menyampaikan proposal perdamaian atas krisis yang terjadi.
Acara ini juga dihadiri oleh mantan Perdana Mentri Palestina Mohammad Shtayyeh; Menteri Luar Negeri Jordan Ayman Safadi; Senator Jordan dari Jordanian Social Democratic Party Jamil Nemri; Member of the German Bundestag Parliamentary Group Spokesperson for Foreign Affairs, Social Democratic Party of Germany, Nils Schmid.
Hadir pula Mantan Menteri Luar Negeri Swedia Ann Linde; para ketua umum dan perwakilan partai-partai politik progresif dan social democratic di wilayah Timur Tengah dan Bagian Utara Afrika seperti Mesir, Irak, Tunisia, Lebanon, Iran, Algeria dan Maroko.
Sondang, juga sebagai koordinator Nerwork Social Democratic Asia-Pacific (SDAP), pada forum ini menyampaikan bahwa akar masalah konflik karena adanya perpecahan agama dan etnis, ketidakstabilan politik, tantangan ekonomi, dan intervensi eksternal.
Atas persoalan itu, upaya yang harus dilakukan adalah 1. Dialog dan Diplomasi; 2. Tata kelola pemerintahan yang baik; 3. Pembangunan ekonomi; 4. Kerjasama regional.
Konflik timur tengah tidak hanya merugikan negara-negara yang berkonflik, juga berimplikasi pada Kawasan Asia dan sekitarnya, diantaranya keamanan energi, radikalisme dan terorisme, hubungan diplomatic, dan eksodus pengungsi besar-besaran.
Sementara itu Agus Maulana, yang juga Calon Anggota DPRD Provinsi Banten terpilih, menyampaikan bahwa Indonesia sejak pra kemerdekaan sampai saat ini selalu mendukung dan membantu perjuangan rakyat Palestina baik melalui jalur diplomasi, donasi dan bantuan kemanusiaan. Bahkan Indonesia membangun Rumah Sakit Indonesia di Gaza.
Lebih lanjut, Agus menyampaikan bahwa Solusi Dua Negara (Two State Solution) menjadi pilihan paling rasional sebagai solusi konflik Palestina-Israel. Namun, menurut Agus, Solusi Dua Negara mensyaratkan (1) adanya pengakuan penuh atas eksistensi Palestina.
Karenanya, upaya-upaya yang melemahkan eksistensi ini tidak bisa dibenarkan. (2) Adanya jaminan para pengungsi Palestina bisa kembali ke kampung halamannya dan memastikan tidak adanya pemukiman-pemukiman ilegal yang didirikan Israel di wilayah pendudukan.
Kebijakan Israel memindahkan penduduknya ke wilayah pendudukan dan secara paksa memindahkan bangsa Palestina dari wilayah pendudukan sangat berlawanan dengan aturan dasar dalam Hukum Humaniter Internasional.
Hukum Internasional lanjut dia juga harus ditegakkan, upaya-upaya illegal yang dilakukan Israel atas Palestina harus mendapat sanksi yang tegas.
Tidak ada satupun negara yang berdiri di atas hukum. Setiap manusia, tanpa kecuali, dilindungi oleh hukum.
Jangan sampai Masyarakat Internasional terus membiarkan Israel melanjutkan tindakan-tindakan ilegalnya. Karena itu, fatwa hukum (Advisory Opinion) Mahkamah Internasional diperlukan, setidaknya untuk dua hal.
Pertama, apa konsekuensi hukum atas pelanggaran hukum internasional yang di lakukan Israel, dan Kedua, apa status hukum pendudukan Israel itu sendiri? Meski fatwa hukum ini tidak mengikat dan tidak memiliki kekuatan memaksa, namun fatwa hukum tetap merupakan suatu pandangan otoritatif yang memiliki arti dan pengaruh signifikan secara politik dan hukum internasional.
Lebih lanjut Agus menegaskan bahwa pentingnya menyamakan pandangan di masing masing pihak bahwa kehidupan yang damai adalah tujuan.
Dalam kaitan ini, diperlukan asistensi dari pihak luar yang terpercaya yang mampu mengajak masing-masing kelompok di setiap pihak untuk duduk bersama merumuskan peta jalan untuk mewujudkan perdamaian.
Sulit bagi siapapun yang berupaya untuk mencari solusi damai jika di internal masing-masing belum memiliki kesamaan pandangan.
Jika kesamaan pandangan sudah terbentuk di masing-masing pihak, langkah selanjutnya yang harus ditempuh adalah memfasilitasi keduanya untuk berunding dan mencari solusi terbaik dalam mewujudkan Solusi Dua Negara.
Dalam Upaya ini, juga diperlukan penengah yang adil dan terpercaya. Indonesia, dalam hal ini Partai NasDem, menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah sekaligus penengah dalam perundingan tersebut.
Untuk memperkuat dan bagian dari strategi jangka panjang dan berkelanjutan dalam menciptakan perdamaian, pada perundingan juga harus memasukan kewajiban kedua pihak untuk menyusun dan menerapkan kurikulum manajemen konflik berbasis sekolah di semua level Pendidikan.
Pada kurikulum ini memuat materi bina damai, manajemen konflik, negosiasi, dan anti perundungan, Upaya ini untuk memutus “generasi konflik” dan menumbuhkan “generasi damai”.
Kurikulum dan Pendidikan upaya paling efektif dalam membentuk karakter anak-anak muda di kedua pihak untuk menjadi duta damai.
Upaya ini sendiri telah diakukan di sekolah di Aceh yang didirikan oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh dalam menciptakan duta duta damai di kalangan generasi muda Aceh dan Mindanau. (WH)
