Warga Berita – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, meyakini dugaan pencurian data milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak ada motif politik, dan murni untuk bisnis. Pasalnya, nilai data yang dicuri cukup mahal apabila pelaku memperjual belikannya.
Namun sejauh ini, Kominfo masih menunggu informasi lebih detail dari pihak KPU terkait dugaan kebocoran data tersebut. Sehingga pihaknya belum dapat menyimpulkan sebelum adanya laporan dari lembaga terkait.
“Kami ingin meyakinkan kalau ini tidak ada motif politik. Ini motif bisnis. Jadi publik jangan resah dulu,” kata Budi kepada wartawan, usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Rabu (29/11).
Menurutnya, adanya dugaan kebocoran data tersebut harus menjadi peringatan untuk seluruh pihak yang menyelenggarakan Pemilu, untuk memperkuat keamanan data, dan menjaga sistemnya dengan lebih baik. Namun ia juga tidak ingin ada pihak yang menyalahkan atau mendiskreditkan KPU.
“Jangan kita salah menyalahkan. Kami Kominfo tidak mau menyalahkan kementerian lembaga lain. Apalagi KPU ini kan penyelenggara Pemilu tumpuan kita semua, jadi jangan sampai KPU didiskreditkan dong,” tegasnya.
Oleh karena itu, Budi meminta agar kasus pencurian data KPU tidak dikaitkan dengan persoalan politik agar masyarakat tetap percaya pada Pemilu dan lembaga Pemilu.
“Saya bilang ini motifnya bukan politik, motifnya ekonomi, ini orang mau ngerampok data aja, mau ngejual jadi komoditas gitu aja, jadi jangan dipolitisir. Jangan juga didiskreditkan lembaga KPU, nanti orang jadi nggak percaya sama Pemilu dan lembaga Pemilu,” katanya menambahkan.
Seperti diketahui, KPU mengalami kebocoran data yang memuat data sejumlah pemilih yang berada di luar negeri. Peretas mengklaim memiliki lebih dari 250 juta dan menjual data tersebut dengan harga 2BTC atau US$74 ribu atau Rp1,14 miliar.[prs]
