Warga Berita – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera menyatakan sepakat Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi ditunjuk langsung oleh presiden atau wakil presiden.
Hal itu juga sudah selaras dengan wewenang terkait wilayah aglomerasi dalam Rancangan Undang-Undang Khusus Jakarta (RUU DKJ).
“Dia (Wapres) berfungsi agar seluruh kabupaten/kota mau duduk bareng, makanya saya dukung pemerintah harus berani untuk teknokrasi di sini,” kata Mardani kepada wartawan, Jumat (15/3).
Politisi PKS kemudian menyarankan konstruksi RUU DKJ itu mestinya bersumber dari pemerintah kerena UU tersebut turunan dari UU IKN.
“Secara konstruksi mestinya RUU DKJ ini datangnya dari pemerintah karena ini turunan dari UU IKN,” tuturnya.
Karena itu, kata Mardani untuk menyelesaikan persoalan besar yang masih terjadi di Jakarta, seperti banjir. Jakarta perlu berkoordinasi dengan wilayah penyanggah yakni Jabodetabek.
Sebab masih banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Jakarta, salah satunya yakni banjir dan macet.
“Nah untuk bisa bersaing, Jakarta nggak bisa dengan dirinya. Misalnya urusan banjir nggak kelar, Depok harus dilibatkan, Bogor harus dilibatkan,” tegasnya.[prs]
