Warga Berita – Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md berkoar – koar mengungkap rencananya mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam pada waktu yang tepat. Namun hingga berita ini diturunkan Pihak Istana Kepresidenan belum menerima surat pengunduran dari Mahfud.
Mahfud menyampaikan rencananya mundur dari Kabinet Jokowi pada saat kunjungannya di Semarang. Kala itu telah beredar isu kalau Mahfud mau mundur dari menteri. Terlebih kabar itu muncul setelah capresnya, Ganjar Pranowo menyarankan agar Mahfud mundur supaya tidak ada konflik kepentingan.
Isu itu kemudian dijawab Mahfud di Semarang yang juga ditayangkan dalam siaran langsung di YouTube Mahfud Md Offisial, Selasa (23/1) kemarin. Mahfud pada saat itu menegaskan tidak ada hal yang bertentangan dengan pernyataan Ganjar.
Mahfud mengatakan saran dari Ganjar sudah berdasarkan kesepakatan bersama. Dan, Mahfud juga menyampaikan akan mundur di waktu yang tepat.
“Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik,” kata Mahfud dalam acara di Semarang.
“Jadi tidak ada pertentangan dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya kan membacakan sebuah pernyataan ‘Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun lalu sebagai Menko Polhukam’,” lanjut dia.
Mahfud membeberkan alasan soal rencananya mundur. Dia mengatakan salah satunya ingin menjadi contoh pejabat yang ikut kontestasi Pemilu tidak rangkap jabatan.
“Satu, menurut aturan itu tidak dilarang. dulu yang tidak dilarang itu menteri, pejabat-pejabat pusatlah. tetapi menjelang pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya, bahkan wali kota pun ya tidak harus mundur. Aturannya ditambah, padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu. tapi tidak apa-apa,” katanya.
“Kedua, saya juga ingin memberi contoh, kalau saya ini menjadi calon wakil presiden masih merangkap, apakah saya masih menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini sudah 3 bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara,” tambahnya.
Respons Jokowi dan Ma’ruf Amin
Soal rencana Mahfud Md mundur direspons Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menghargai keputusan itu.
“Ya itu hak dan saya sangat menghargai,” ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1).
Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga menanggapi rencana Mahfud Md mundur dari Menko Polhukam. Ma’ruf mengatakan keinginan mundur itu hak setiap menteri.
“Saya kira seperti dikatakan Presiden ya kalau seseorang mau mundur kan memang haknya, seorang menteri mundur itu kan haknya. Jadi tidak ada masalah,” ujar Ma’ruf saat memberikan keterangan pers usai meninjau RSD Wongsonegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (26/1).
Ma’ruf mengatakan jika Mahfud mengundurkan diri, keputusan soal penggantinya merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Nantinya, lanjut Ma’ruf, Jokowi akan menimbang apakah perlu menteri baru atau diisi pejabat sementara.
“Nanti kalau memang terjadi mundur apakah akan diganti atau dijabat sementara itu nanti hak prerogatif Presiden, nanti Presiden akan mempertimbangkan apa memang perlu Menko baru atau sementara dijabat oleh… sampai akhir, itu nanti hak prerogatif Presiden,” katanya.
Ma’ruf berharap jika Mahfud resmi mengundurkan diri, tak akan terjadi gangguan di kabinet. Menurutnya, Jokowi akan menentukan apakah ada pengganti atau diisi oleh pejabat sementara.
“Ya saya harap tidak terjadi gangguan, pertama kan itu memang hak seorang menteri mundur, tentu pasti akan dijabat atau ditunjuk menteri yang definitif yang tahu persis persoalan yang berkait dengan Polhukam. Karena itu saya kira tidak akan terlalu mengganggu lah,” katanya.(Din)
