SERANG, Warga Berita – Ketua Komisi I DPRD Banten, Jazuli Abdillah, mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Banten untuk segera mengisi kekosongan jabatan definitif di 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Jazuli menyebut bahwa kekosongan jabatan itu sudah berlangsung lama, bahkan lebih dari satu tahun. Hal tersebut tidak boleh dibiarkan.
“Kekosongan jabatan definitif ini tidak boleh dipandang sepele, walaupun dipandang tidak menimbulkan masalah. Namun hal ini harus segera diselesaikan,” ujar Jazuli, Selasa, 19 Desember 2023.
Jazuli mengungkapkan, kekosongan jabatan ini telah membawa berbagai dampak di tiap OPD Pemprov Banten.
Dampak yang dimaksud, salah satunya adalah penurunan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akibat ada yang rangkap jabatan.
“Tapi ada sisi yang dicatat, satu, kaderisasi tumpang tindih dan dobel-dobel jabatan itu yang membuat nanti ada satu yang konsentrasi berkurang sehingga dia bergeser ke konsentrasi yang lain,” ujarnya.
Menurutnya, rangkap jabatan yang saat ini terjadi lingkungan Pemprov Banten sangat tidak efisien dan berdampak pada masalah anggaran pula. Salah satunya adalah soal pemberian honorarium.
“Belum lagi ada temuan-temuan problem anggaran, ada orang yang menjabat dua nanti teken sana, teken sini, ambil honor sana, ambil honor sini,” ungkap politisi Partai Demokrat ini.
Selain itu, terdapat dampak pada psikologi pejabat yang di-plt-kan. Karena dikhawatirkan akan terjadi soal rasa tanggung jawab serta penghormatan dari rekan sejawat. Hal tersebut bisa menimbulkan konflik internal di OPD.
“Ketiga, psikologis jadi suasana batin di internal, ini kok dengan Plt ini seolah ‘ah gue mah Plt ini nggak lama’. Terus bawahan ‘ah Plt belagu-belagu aja nih enggak lama juga’. Dampak psikologi juga ada,” tuturnya.
Ia menegaskan, Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten sekaligus Sekda Banten harus segera mengisi kekosongan jabatan di 10 posisi yang kosong itu.
“Kita tidak ingin bertele-tele, segera isi kekosongan jabatan itu agar dampak yang kita khawatirkan ini tidak terjadi,” pungkasnya. (*)
Reporter : Yusuf Permana
Editor: Agus Priwandono
SERANG, Warga Berita – Ketua Komisi I DPRD Banten, Jazuli Abdillah, mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Banten untuk segera mengisi kekosongan jabatan definitif di 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Jazuli menyebut bahwa kekosongan jabatan itu sudah berlangsung lama, bahkan lebih dari satu tahun. Hal tersebut tidak boleh dibiarkan.
“Kekosongan jabatan definitif ini tidak boleh dipandang sepele, walaupun dipandang tidak menimbulkan masalah. Namun hal ini harus segera diselesaikan,” ujar Jazuli, Selasa, 19 Desember 2023.
Jazuli mengungkapkan, kekosongan jabatan ini telah membawa berbagai dampak di tiap OPD Pemprov Banten.
Dampak yang dimaksud, salah satunya adalah penurunan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akibat ada yang rangkap jabatan.
“Tapi ada sisi yang dicatat, satu, kaderisasi tumpang tindih dan dobel-dobel jabatan itu yang membuat nanti ada satu yang konsentrasi berkurang sehingga dia bergeser ke konsentrasi yang lain,” ujarnya.
Menurutnya, rangkap jabatan yang saat ini terjadi lingkungan Pemprov Banten sangat tidak efisien dan berdampak pada masalah anggaran pula. Salah satunya adalah soal pemberian honorarium.
“Belum lagi ada temuan-temuan problem anggaran, ada orang yang menjabat dua nanti teken sana, teken sini, ambil honor sana, ambil honor sini,” ungkap politisi Partai Demokrat ini.
Selain itu, terdapat dampak pada psikologi pejabat yang di-plt-kan. Karena dikhawatirkan akan terjadi soal rasa tanggung jawab serta penghormatan dari rekan sejawat. Hal tersebut bisa menimbulkan konflik internal di OPD.
“Ketiga, psikologis jadi suasana batin di internal, ini kok dengan Plt ini seolah ‘ah gue mah Plt ini nggak lama’. Terus bawahan ‘ah Plt belagu-belagu aja nih enggak lama juga’. Dampak psikologi juga ada,” tuturnya.
Ia menegaskan, Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten sekaligus Sekda Banten harus segera mengisi kekosongan jabatan di 10 posisi yang kosong itu.
“Kita tidak ingin bertele-tele, segera isi kekosongan jabatan itu agar dampak yang kita khawatirkan ini tidak terjadi,” pungkasnya. (*)
Reporter : Yusuf Permana
Editor: Agus Priwandono
