BERI PENJELASAN : Ketua Komisi E Abdul Hamid beserta rombongan memberikan penjelasan mengenai penanganan stunting bersama Dinkes Jabar.(foto: teguh prasetyo)
BANDUNG – Komisi E akan terus mendesak pemerintah sekaligus memantau perkembangan penanganan stunting di Jateng. Masalah stunting turut menjadi salah satu poin pekerjaan rumah Pemprov Jateng yang harus diselesaikan pada 2024 ini, mengingat saat ini prevalensi kasus dari 2022 sampai 2023 masih 20,8 persen. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi E Abdul Hamid di hadapan Dinas Kesehatan Provinsi Jabar saat kunjungan kerja di Bandung, Rabu (29/5/2024).
“Menjadi kewajiban kami bersama Pemprov untuk menekan kasus stunting supaya turun. Sesuai target Pemprov Jateng pada 2024 ini bisa turun menjadi 15 persen. Kalau bisa turun, tentu menjadi sebuah pencapaian kinerja yang baik. Bagaimanapun stunting ini kan berhubungan dengan gizi. Kalau stuntingnya masih tinggi berarti anak-anak di Jateng masih kekurangan gizi. Tentunya kami tidak ingin seperti itu,” ucapnya.
Kedatangan Komisi E ke Dinkes Jateng, lanjut dia, juga menjadi bagian untuk menyerap informasi mengenai kebijakan yang sudah diambil Pemprov Jabar mengurangi kasus stunting.
“Kami berusaha untuk dapat mempercepat penurunan angka stunting di Jateng, untuk itu kami berharap informasi dari Provinsi Jabar bisa menambah pengetahuan supaya target kami bisa terpenuhi,” kata Politisi PKB itu.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Emma Rahmawati mengatakan, upaya-upaya yang dilakukan sekarang ini adalah pencegahan stunting.
“Untuk mewujudkan progres zero new stunting, Provinsi Jawa Barat lebih menekankan pada proses pencegahannya salah satunya dengan intervensi sesuai Kemenkes guna percepatan penurunan stunting itu sendiri,” katanya.
Di Provinsi Jawa Barat, lanjut Emma, ada beberapa indikator, namun dalam proses perjalanannya masih perlu penyatuan pemahaman supaya strategi pengendalian stunting Jabar agar mencapai target new zero stunting.
“Pentingnya pencegahan masalah gizi mulai dari Posyandu harus sudah diperiksa 100% dengan 54 ribu unit dan 311 ribu kader yang tersebar di Jabar. Kami sama-sama menjaga dan memantau mulai ibu hamil dan memastikan tidak kekurangan energi kronis,” sambungnya.
Di tahun 2023 angkat prevalensi Provinsi Jawa Barat 21,7 persen dari target 19 persen. Dinkes Jabar mengupayakan percepatan prevelensi melalui gerakan bersama cegah stunting untuk nol kasus stunting.
“Komitmen daerah untuk peningkatan literasi melalui peran Ksatria atau Sobat Si Jumo dengan penguatan peran anak sekolah mulai dari PAUD sampai SMA dalam gerakan serentak seluruh Kab/Kota di Jabar,” tutupnya.(amien/priyanto)
BERI PENJELASAN : Ketua Komisi E Abdul Hamid beserta rombongan memberikan penjelasan mengenai penanganan stunting bersama Dinkes Jabar.(foto: teguh prasetyo)
BANDUNG – Komisi E akan terus mendesak pemerintah sekaligus memantau perkembangan penanganan stunting di Jateng. Masalah stunting turut menjadi salah satu poin pekerjaan rumah Pemprov Jateng yang harus diselesaikan pada 2024 ini, mengingat saat ini prevalensi kasus dari 2022 sampai 2023 masih 20,8 persen. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi E Abdul Hamid di hadapan Dinas Kesehatan Provinsi Jabar saat kunjungan kerja di Bandung, Rabu (29/5/2024).
“Menjadi kewajiban kami bersama Pemprov untuk menekan kasus stunting supaya turun. Sesuai target Pemprov Jateng pada 2024 ini bisa turun menjadi 15 persen. Kalau bisa turun, tentu menjadi sebuah pencapaian kinerja yang baik. Bagaimanapun stunting ini kan berhubungan dengan gizi. Kalau stuntingnya masih tinggi berarti anak-anak di Jateng masih kekurangan gizi. Tentunya kami tidak ingin seperti itu,” ucapnya.
Kedatangan Komisi E ke Dinkes Jateng, lanjut dia, juga menjadi bagian untuk menyerap informasi mengenai kebijakan yang sudah diambil Pemprov Jabar mengurangi kasus stunting.
“Kami berusaha untuk dapat mempercepat penurunan angka stunting di Jateng, untuk itu kami berharap informasi dari Provinsi Jabar bisa menambah pengetahuan supaya target kami bisa terpenuhi,” kata Politisi PKB itu.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Emma Rahmawati mengatakan, upaya-upaya yang dilakukan sekarang ini adalah pencegahan stunting.
“Untuk mewujudkan progres zero new stunting, Provinsi Jawa Barat lebih menekankan pada proses pencegahannya salah satunya dengan intervensi sesuai Kemenkes guna percepatan penurunan stunting itu sendiri,” katanya.
Di Provinsi Jawa Barat, lanjut Emma, ada beberapa indikator, namun dalam proses perjalanannya masih perlu penyatuan pemahaman supaya strategi pengendalian stunting Jabar agar mencapai target new zero stunting.
“Pentingnya pencegahan masalah gizi mulai dari Posyandu harus sudah diperiksa 100% dengan 54 ribu unit dan 311 ribu kader yang tersebar di Jabar. Kami sama-sama menjaga dan memantau mulai ibu hamil dan memastikan tidak kekurangan energi kronis,” sambungnya.
Di tahun 2023 angkat prevalensi Provinsi Jawa Barat 21,7 persen dari target 19 persen. Dinkes Jabar mengupayakan percepatan prevelensi melalui gerakan bersama cegah stunting untuk nol kasus stunting.
“Komitmen daerah untuk peningkatan literasi melalui peran Ksatria atau Sobat Si Jumo dengan penguatan peran anak sekolah mulai dari PAUD sampai SMA dalam gerakan serentak seluruh Kab/Kota di Jabar,” tutupnya.(amien/priyanto)
