KUNJUNGAN KERJA : Ketua Komisi C Bambang Haryanto memimpin kegiatan kunjungan kerja ke UPPD Pekalongan dan Pemalang.(foto: dewi sekar)
PEKALONGAN – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng berupaya keras melakukan perbaikan baik untuk internal (SDM) maupun eksternal (pendapatan). Warga Berita SDM dan pendapatan harus sejalan, tidak ada yang timpang dalam memenuhi target pendapatan daerah.
Hal tersebut ditekankan Kepala Bapenda Jateng Nadi Santoso saat menerima kunjungan kerja Komisi C di Kantor UPPD Kota Pekalongan, Selasa (7/5/2024). Dalam pertemuan itu turut hadir pula pihak dari UPPD Pemalang.
Nadi menjelaskan, jenis pendapatan yang harus dicapai mencangkup pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama, pajak air permukaan, retribusi daerah. Guna menghasilkan capaian pendapatan tidak lepas dari peran sumber daya manusia (SDM).
“Dengan segala keterbatasan SDM, kita kejar pendapatan sesuai target yang ditentukan. Pelayanan pada malam pun kita optimalkan, termasuk melakukan penagihan dari tunggakan pajak,” ucap dia.
Nadi pun turut menyinggung, keberadaan pelayanan yang dinamakan Samsat Budiman. Sekarang ini tercatat ada 736 lokasi di Jateng. Bahkan sampai April 2024 nilai capaian sudah Rp 5 miliar.
“Capaian ini meningkat sekali dari tahun sebelumnya. Samsat Budiman ini menjadi salah satu solusi dari berbagai macam kendala. Bahkan Pemalang untuk Samsat Budiman progresnya bagus, ini termasuk 4 besar terbaik. Ini upaya-upaya kami untuk mencapai target yang telah ditentukan. kita sudah memilah agar kita tidak salah dalam perencanaan dan target sesuai,” jelasnya.
Ketua Komisi C Bambang Haryanto mengakui SDM menjadi masalah yang rumit. Soal personel terutama ASN tergantung dari keputusan pusat. Namun demikian, di sisi lain pelayanan harus berjalan. Diperlukan terobosan-terobosan yang kuat supata Bapenda bisa menjadi ujung tombak dalam menggali pendapatan.
Ia juga menyinggung akan pentingnya sosialisasi kepatuhan pembayaran pajak. Bahkan DPRD pun dalam setiap kegiatan di daerah pemilihan, selalu menyisipkan untuk sosialisasi pembayaran pajak.
“Pentingnya penyadaran untuk membayar pajak menjadi tanggung jawab kita semua. Untuk Pekalongan dan Pemalang ini kami berharap bisa selalu optimal. Turut penting pula adalah masalah piutang yang masih selalu jadi sorotan. Bagaimana kelanjutan dari program Newsakpole, apakah sudah efektif belum dalam menarik pajak,” jelas dia.
Anggota Komisi C Siti Rosidah menambahkan, secara prinsip DPRD akan mendukung upaya OPD dalam memenuhi target pendapatan. Meski ada keterbatasan kendala masalah SDM, perlu ada solusi Bersama.
“Pihak OPD termasuk Bapenda juga harus ngomong pada kami, (ini) kekurangannya, (ini) yang akan kami genjot. Tidak diam-diam,” ucapnya.
Kepala UPPD Samsat Pemalang Sulistyo Yuliutomo menjelaskan, ada beberapa kendala yang menjadi evaluasi untuk perbaikan. Seperti untuk PKB, terkendala masalah rendahkan kesadaran membayar pajak, bahkan ada wajib pajak yang lebih memilih membayar setoran angsuran. Untuk bea balik nama, factor utamanya adalah masih rendahnya daya beli masyarakat.
Selanjutnya Plt Kepala UPPD Kota Pekalongan Agus Nugroho Adi menyebutkan, pihaknya juga sempat menggelar program penghapusan administrasi atau pemutihan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan itu bagian dari upaya penyadaran masyarakat untuk membayar pajak.(dewi/priyanto)
KUNJUNGAN KERJA : Ketua Komisi C Bambang Haryanto memimpin kegiatan kunjungan kerja ke UPPD Pekalongan dan Pemalang.(foto: dewi sekar)
PEKALONGAN – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng berupaya keras melakukan perbaikan baik untuk internal (SDM) maupun eksternal (pendapatan). Warga Berita SDM dan pendapatan harus sejalan, tidak ada yang timpang dalam memenuhi target pendapatan daerah.
Hal tersebut ditekankan Kepala Bapenda Jateng Nadi Santoso saat menerima kunjungan kerja Komisi C di Kantor UPPD Kota Pekalongan, Selasa (7/5/2024). Dalam pertemuan itu turut hadir pula pihak dari UPPD Pemalang.
Nadi menjelaskan, jenis pendapatan yang harus dicapai mencangkup pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama, pajak air permukaan, retribusi daerah. Guna menghasilkan capaian pendapatan tidak lepas dari peran sumber daya manusia (SDM).
“Dengan segala keterbatasan SDM, kita kejar pendapatan sesuai target yang ditentukan. Pelayanan pada malam pun kita optimalkan, termasuk melakukan penagihan dari tunggakan pajak,” ucap dia.
Nadi pun turut menyinggung, keberadaan pelayanan yang dinamakan Samsat Budiman. Sekarang ini tercatat ada 736 lokasi di Jateng. Bahkan sampai April 2024 nilai capaian sudah Rp 5 miliar.
“Capaian ini meningkat sekali dari tahun sebelumnya. Samsat Budiman ini menjadi salah satu solusi dari berbagai macam kendala. Bahkan Pemalang untuk Samsat Budiman progresnya bagus, ini termasuk 4 besar terbaik. Ini upaya-upaya kami untuk mencapai target yang telah ditentukan. kita sudah memilah agar kita tidak salah dalam perencanaan dan target sesuai,” jelasnya.
Ketua Komisi C Bambang Haryanto mengakui SDM menjadi masalah yang rumit. Soal personel terutama ASN tergantung dari keputusan pusat. Namun demikian, di sisi lain pelayanan harus berjalan. Diperlukan terobosan-terobosan yang kuat supata Bapenda bisa menjadi ujung tombak dalam menggali pendapatan.
Ia juga menyinggung akan pentingnya sosialisasi kepatuhan pembayaran pajak. Bahkan DPRD pun dalam setiap kegiatan di daerah pemilihan, selalu menyisipkan untuk sosialisasi pembayaran pajak.
“Pentingnya penyadaran untuk membayar pajak menjadi tanggung jawab kita semua. Untuk Pekalongan dan Pemalang ini kami berharap bisa selalu optimal. Turut penting pula adalah masalah piutang yang masih selalu jadi sorotan. Bagaimana kelanjutan dari program Newsakpole, apakah sudah efektif belum dalam menarik pajak,” jelas dia.
Anggota Komisi C Siti Rosidah menambahkan, secara prinsip DPRD akan mendukung upaya OPD dalam memenuhi target pendapatan. Meski ada keterbatasan kendala masalah SDM, perlu ada solusi Bersama.
“Pihak OPD termasuk Bapenda juga harus ngomong pada kami, (ini) kekurangannya, (ini) yang akan kami genjot. Tidak diam-diam,” ucapnya.
Kepala UPPD Samsat Pemalang Sulistyo Yuliutomo menjelaskan, ada beberapa kendala yang menjadi evaluasi untuk perbaikan. Seperti untuk PKB, terkendala masalah rendahkan kesadaran membayar pajak, bahkan ada wajib pajak yang lebih memilih membayar setoran angsuran. Untuk bea balik nama, factor utamanya adalah masih rendahnya daya beli masyarakat.
Selanjutnya Plt Kepala UPPD Kota Pekalongan Agus Nugroho Adi menyebutkan, pihaknya juga sempat menggelar program penghapusan administrasi atau pemutihan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan itu bagian dari upaya penyadaran masyarakat untuk membayar pajak.(dewi/priyanto)
