Warga Berita – Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati menilai film dokumenter berjudul ‘Dirty Vote’ yang memuat berbagai praktik kecurangan di Pemilu 2024, sebagai bentuk penyadaran kepada publik.
“Saya melihat lebih pada pembentukan opini publik untuk menyadarkan bahwa jangan sampai memilih pasangan calon presiden-wakil presiden yang cacat hukum dan sejak awal prosesnya tidak demokratis!” kata Neni kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Minggu (11/2/2024).
Ia mengapresiasi bagaimana kecurangan Pemilu 2024 yang terstruktur, sistematis, dan masif ditayangkan pada film ini. Bahkan ia menyebut keresahan publik mengenai berbagai peristiwa di Pemilu 2024 ini, begitu terwakili dalam film yang melibatkan tiga pakar Hukum Tata Negara (HTN) itu.
“Hari ini memang kita sudah tidak bisa lagi percaya terhadap penyelenggara pemilu. Bayangkan selama tahapan kampanye pemilu berlangsung, nyaris tidak ada kasus yang ditindalkanjuti secara serius oleh Bawaslu,” ujar Neni, menegaskan.
“Padahal dugaan pelanggaran sudah terang benderang di depan mata, lalu mengatakan bahwa itu bukan pelanggaran,” sambungnya.
Peluit Bawaslu, kata dia, serasa senyap selama proses tahapan kampanye pemilu berlangsung.
“Padahal, penyalahgunaan kekuasaan secara brutal dilakukan oleh presiden dengan menghalalkan segala cara. Jokowi menjadi aktor utama dalam kemerosotan demokrasi di Indonesia dan saat ini demokrasi Indonesia berada dalam titik nadir,” tutur Neni, menekankan.
Neni menyatakan memang pemilu ada di tangan rakyat, tetapi ketika diiming-imingi bantuan sosial (bansos) dan dana bantuan lain jelang pemilihan dan pemungutan suara, maka tidak ada cara lain selain memilih apa yang sudah diperintahkan.
“Melanggengkan politik dinasti jelas memiliki dampak serius untuk kemajuan demokrasi ke depan. Jika dibiarkan memang yang akan terjadi adalah hancurnya demokrasi rasional. Jokowi memang membuat orang kecewa,” pungkasnya. (Red)
