Warga Berita – Menteri dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menegaskan proses pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN berlaku sampai Keputusan Presiden (Keppres) diterbitkan.
Hal itu dia sampaikan dalam rapat kerja (raker) Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah di kompleks parlemen, Rabu (13/3).
“Jadi ketika Keppres diterbitkan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN diterbitkan, maka saat itulah ibu kota telah berpindah de jure dan de facto di IKN,” ujar Tito dalam rapat.
Menurut Tito, berdasarkan Pasal 39 UU Nomor 3 Tahun 2022 terkait IKN yang mengatur secara eksplisit, tugas dan fungsi Jakarta sebagai ibu kota akan terus berlangsung hingga Presiden Jokowi menerbitkan Keppres.
“Jadi saat UU IKN dibuat bersama-sama, memang ini adalah tidak dicantumkan secara eksplisit kapan waktu pindahnya,” tuturnya.
“Karena masih menunggu pembangunan dan kemudian untuk dibuat fleksibel, maka diberikan kewenangan itu kepada presiden dengan Keppres,” lanjut Tito.
Selain itu, Tito juga memastikan pemerintah mengikuti aturan yang sudah ada, yakni memilih kepala derah dengan pemilihan umum, tidak ditunjuk presiden.
“Sikap pemerintah tegas, tetap pada posisi dipilih, atau tidak berubah. Sesuai dengan yang sudah dilaksanakan saat ini,” kata dia.
Ia mengaku isu tersebut sangat krusial dan berpotensi menjadi polemik di publik.
“Mengenai isu yang paling krusial, kami kira jadi polemik di publik. Kami sudah pernah menjawab info penting untuk dijawab secara formal juga isu pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKJ,” tururnya.
Lebih lanjut Tito menegaskan bahwa pemerintah akan mengikuti draf yang sudah dibuat atau direncanakan.
Dalam draft yang dibuat pemerintah, Tito mengaku mengacu kepada pemilihan, bukan ditunjuk.
“Bukan ditunjuk. Sekali lagi. Karena dari awal draf kami, draf pemerintah sikapnya sama juga, dipilih, bukan ditunjuk,” kata dia.[prs]
