Kalau Punya Rasa Malu, Mestinya PKS Tak Gabung Prabowo-Gibran » Warga Berita

JAKARTA, WargaBerita – Posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) usai Pilpres 2024  masih maju mundur, akankah bergabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran, atau melanjutkan sebagai oposisi, yang kali ini bersama PDI Perjuangan?

Menanggapi hal itu, peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro menyarankan PKS tidak bergabung dengan pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto dan tetap berada di luar pemerintahan sebagai oposisi.

“Lebih baik dan bijak bagi PKS untuk memilih jalan jadi oposisi selama 5 tahun mendatang, ketimbang bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Bawono saat dihubungi Tempo pada Senin (29/4/2024).

Bawono menilai, posisi PKS sebagai oposisi akan penting dan krusial bagi kelangsungan mekanisme check and balances dalam sistem presidensial di Indonesia. Dengan adanya oposisi, setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan memiliki feedback.

“Dengan demikian kebijakan yang dikeluarkan akan jadi yang terbaik karena memperoleh feedback dari oposisi,” kata Bawono.

Di sisi lain, menurut Bawono, PKS harusnya memiliki sikap malu karena selama kampanye Pilpres 2024, PKS kerap menyampaikan kritik terhadap Prabowo-Gibran.

“Kalau PKS bergabung dengan pemerintahan ini, apakah PKS tidak punya rasa malu pada publik dan konstituen mereka?” ujarnya.

Senada, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyebut, keputusan PKS untuk berada di luar pemerintahan akan menjadi kabar baik bagi demokrasi di Indonesia.

Dia menyebut, PKS dapat bersama-sama dengan PDIP memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

“Minimal 2 partai ini (PKS dan PDIP) akan jadi partai kritis yang selalu menyalak 5 tahun mendatang,” kata Adi.

Dia menilai, PKS dan PDIP bisa menjalin kerjasama yang baik sebagai oposisi. Seandainya kerjasama tak bisa dilakukan, PKS dan PDIP tetap bisa menjadi oposisi dengan posisi masing-masing menyesuaikan isu yang mereka kawal.

Hingga kini, PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al Habsyi, sebelumnya memberi sinyal PKS akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo.

Aboe menyebut, PKS ingin berbuat sesuatu bagi bangsa Indonesia setelah dua periode atau 10 tahun berada di luar pemerintahan.

“Ini (Pilpres) kan sudah selesai. Ke depan kami kan ingin berbuat untuk bangsa. Kami kemarin kan sudah berpengalaman dua periode kemarin di luar. Jadi kalau pun bisa ke dalam itu positif,” ujar Aboe ditemui usai acara Halalbihalal PKS di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 April 2024.