Warga Berita – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep memandang perlu mengedepankan kemanusiaan dalam menghadapi kehadiran pengungsi Rohingya di Indonesia.
“Kita harus mengedepankan kemanusiaan. Kita juga harus membantu sesama,” kata Kaesang saat silaturahmi dengan warga Pati, Jawa Tengah, Minggu (17/12).
Meski kehadiran pengungsi Rohingya menimbulkan masalah sosial bagi warga di Aceh, dia mengajak sukarelawan untuk tetap mengedepankan kemanusiaan.
“Walaupun kita juga mungkin masih punya masalah dalam negeri, sebagai manusia juga harus bisa saling membantu,” katanya.
Kaesang menekankan bahwa masalah tersebut harus ada solusi secepat mungkin sehingga tidak menimbulkan dampak sosial lebih lanjut.
“Apakah itu nanti dipulangkan ke negara asal, itu sudah pasti tidak bisa. Akan tetapi, mungkin ada beberapa negara seperti Australia kemarin yang bersedia untuk menampung mereka,” katanya.
Meski demikian, sekali lagi dia menekankan mencari solusi secepat mungkin dengan tetap tidak mengesampingkan masalah kemanusiaan.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo pada hari Sabtu (16/12) mengatakan bahwa Indonesia tidak berkewajiban menerima pengungsi Rohingya karena bukan negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, tetapi Indonesia memutuskan menampung pengungsi asal Myanmar tersebut berdasarkan diplomasi kemanusiaan.
Oleh karena itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terus menyerukan agar akar masalah pengungsi Rohingya bisa segera diselesaikan sehingga tidak menimbulkan dampak lebih lanjut bagi sesama negara ASEAN.
Menurut dia, kekerasan yang terus terjadi di Myanmar akibat pertentangan Warga Berita junta militer dan warga sipil telah memaksa warga Rohingya untuk meninggalkan negara itu, dan banyak di Warga Berita mereka akhirnya masuk ke Indonesia.
“Oleh karena itu, saya mengajak masyarakat internasional bekerja sama menghentikan konflik dan memulihkan demokrasi di Myanmar sehingga pengungsi Rohingya dapat kembali ke rumah mereka, yaitu di Myanmar,” kata Retno dalam Global Refugee Forum (GRF) di Kantor PBB, Jenewa, Swiss, Rabu (13/12).[prs]
