Warga Berita – Aspirasi Milenial Maluku (AMMI) Indonesia merasa prihatin dengan gerakan yang di inisiasi oleh sejumlah masyarakat, akademisi dan juga mahasiswa (BEM) yang dinilai memanfaatkan isu pemakzulan Presiden Jokowi dari jabatan Presiden RI. Menurut Fauzan Ohorella, isu pemakzulan Jokowi sengaja di kapitalisasi oleh kelompok yang ingin menunggangi isu tersebut untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Kita bisa lihat, bahwa saat ini akademis dan kawan mahasiswa yang seharusnya menjadi corong dalam menjaga persatuan dan kesatuan, malah berubah seolah mereka politisi yang selalu mempolitisir isu tertentu untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.” Ujar Fauzan Ohorella
Fauzan yang merupakan mantan pengurus LKBHMI PBHMI ini juga sangat menyayangkan dengan sikap mereka yang membuat Petisi terhadap Presiden Joko Widodo terkait sikap politik dalam agenda pemilu 2024 mendatang. Kata dia, bahwa Presiden Jokowi mempunyai banyak profesor/ahli hukum dan ketatanegaraan yang selalu mendampinginya setiap saat.
“Bikin ambigu juga petisi dari para akademis ini. Sebab, kalau dikatakan Presiden Jokowi melanggar prinsip demokrasi dan kenegaraan, agak tidak tepat. Sebab, Presiden selalu didampingi oleh para pakar hukum dan juga ahli-ahli. Kalau terkait putusan MK, kami pikir ranahnya adalah Judisial Review (JR) bukan membuat petisi.” Tambahnya
Selain itu, Aspirasi Milenial Maluku Indonesia tidak sepakat dengan para akademisi asal UGM dan UII di Yogyakarta, yang mengatakan bahwa bantuan sosial (bansos) telah di politisasi oleh Jokowi untuk kepentingan kampanye paslon tertentu. Sebab menurut AMMI, bahwa bantuan sosial adalah kewajiban pemerintah untuk menyalurkan kepada masyarakat.
“Negara kita inikan punya prinsip, dari rakyat untuk rakyat. Masa mereka (akademisi) malah sebut Jokowi politisasi bansos. Heran juga kita dengarnya”
Aktivis asal Maluku itu juga menekankan, bahwa mereka akan lakukan deklarasi untuk menolak segala bentuk kapitalisasi isu pemakzulan Presiden Jokowi yang dibuat oleh oknum akademisi dan mahasiswa untuk tujuan merusak serta mengganggu roda pemerintahan Indonesia.
“Pasti, kami akan buat deklarasi untuk melawan kapitalisasi isu pemakzulan ini. Sebab menurut kami, isu tersebut sarat dengan penunggangan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu”{.}
Post Views: 144
