Isu Operasi ‘Sikat Jampidsus’ Disebut-sebut Dipimpin Perwira Menengah Berpangkat Kombes, Polri dan Kejagung Bungkam » Warga Berita

JAKARTA, WargaBerita – Penguntitan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Ardansyah oleh Densus 88 Polri, disebut-sebut dipimpin oleh seorang perwira menengah kepolisian berpangkat Komisaris Besar (Kombes).

Spekulasi itu menyeruak di tengah hangatnya polemik kasus yang disebut dengan sebuah misi “Sikat Jampidsus”.

Namun mengenai hal ini, belum ada penjelasan lebih lanjut, baik dari Kejagung maupun Polri, yang  “kompak” enggan berkomentar.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung bahkan mengklaim belum memperoleh informasi peristiwa yang dialami Jampidsus Febrie Adriansyah itu.

“Saya saja enggak ngerti itu. Sampai saat ini saya belum dapat informasi yang jelas,” ujar Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana saat dikonfirmasi Jumat (24/5/2024) lalu.

Sejauh ini, Ketut hanya mengungkapkan bahwa Jampidsus Febrie Adriansyah dalam keadaan baik.

Hanya saja, saat ini pihak Kejaksaan Agung sedang meningkatkan pengamanan terkait penanganan perkara besar.

“Jampidsus enggak apa kok. Ada dia. Enggak masalah. Enggak ada apa-apa kok. Biasa saja. Semua berjalan seperti biasa. (Peningkatan) pengamanan itu hal yang biasa kalau eskalasi penanganan perkaranya banyak,” kata Ketut.

Sampai dengan Minggu (26/5/2024), Tribunnews.com belum mendapatkan respons dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Agus Andrianto, Kadiv Propam Polri Irjen Syahardiantono, hingga Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho.

IPW Anggap Persoalan Serius

Sementara Indonesia Police Wacth (IPW) menganggap kasus ini merupakan kasus yang serius.

Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso menyebut yang terlibat dalam kasus ini ialah antarinstitusi negara.

“Pemantauan adalah satu metode surveilance untuk mendapatkan bahan keterangan ataupun data dari yang dipantau. Nah ini agak mengejutkan memang ya, yang dipantau ini Jampidsus oleh densus. Artinya ini satu sesuatu yang serius,” kata Sugeng Sabtu (25/5/2024) kemarin.

IPW melihat pemantauan yang dilakukan anggota Densus 88 tersebut bukan merupakan perintah individu melainkan tugas yang harus dijalankan.

Sehingga, Sugeng menduga penguntitan itu dilakukan diakibatkan dua isu. Isu itu, disebutnya adalah soal kasus korupsi hingga konflik Kewenangan penanganan kasus.

“IPW melihat dugaan ada dua isu, satu isu pertama adalah isu dugaan korupsi, isu kedua adalah terkait dengan adanya Konflik kewenangan Warga Berita dua lembaga, Warga Berita polisi dan kejaksaan,” ungkapnya.

IPW pun mengaku mendapatkan informasi bahwa kejaksaan begitu intensif terlibat di dalam penanganan kasus tambang.

Padahal kasus tambang itu bukan kewenangan kejaksaan, tetapi kejaksaan mengambil dari aspek korupsinya.

Sebab kasus tambang itu adalah tindak pidana yang menjadi kewenangan Polri

Beberapa kasus tambang, kata Sugeng, banyak ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga diduga menjadi pemicu hal tersebut dilakukan.

“Karena itu apakah ada kaitan dengan dua isu tersebut, ya ditanyakan kepada masing masing instansi saja,” jelasnya.