SERANG, Warga Berita – Naiknya inflasi Provinsi Banten pada tahun 2023 menjadi sorotan publik. Sebab, pengendalian inflasi menjadi fokus utama baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Terlebih, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan warning kepala seluruh Penjabat (Pj) yang ada di daerah termasuk Pj Gubernur Banten untuk serius menangani inflasi di daerah, dan akan menjadi bahan evaluasi.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada Desember 2023 terjadi inflasi year on year (yoy) gabungan 3 kota di Banten sebesar 3,06 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,56.
Inflasi yoy tertinggi terjadi di kota Cilegon sebesar 3,50 persen dengan IHK sebesar 119,90. Berikutnya di Tangerang sebesar 3,17 persen dengan IHK sebesar 115,37. Inflasi terendah terjadi di Serang sebesar 2,11 persen dengan IHK sebesar 120,24.
Angka itu naik dibandingkan pada bulan sebelumnya yakni pada September 2023 terjadi inflasi secara yoy sebesar 2,04 persen, lalu naik di bulan Oktober 2023 sebesar 2,35 persen dan naik lagi di bulan November 2023 sebesar 3,03 persen.
Menanggapi itu, Pengamat Kebijakan Publik Yhanu Setiawan menjelaskan, evaluasi terhadap pejabat kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota pada dasarnya bersifat periodik, reguler, berkelanjutan dan berpijak pada rencana kerja pemerintah.
“Jadi memang periodenya evaluasi, apakah karena ada inflasi atau karena hal-hal yang lain itu tidak relevan terhadap penyebab evaluasi,” ujarnya, Rabu 10 Januari 2024.
Dijelaskan Yhanu, pada awal tahun anggaran pergerakan aktivitas pemerintahan baru saja dimulai. Sementara di sisi lain, ekonomi masyarakat juga terus bergerak.
“Kalau di dunia akademis, evaluasi itu emang periodik, minimalnya ada kuis atau uji atas materi yang dioperasionalkan, lalu evaluasi per tiga bulan (ujian tengah semester), setelah jelang enam ulan ada UAS. Jadi ada periode evaluasinya,” tuturnya.
Sementara soal inflasi, kata Yhanu, secara periodik di awal tahun dinilai selalu ada periode lonjakan laju inflasi, seperti kondisi iklim dan cuaca.
“Tapi menurut saya yang paling utama adalah, inflasi yang dianggap tinggi tersebut sudah secara komprehensif diantisipasi dan secara umum masih dalam taraf yang bisa dikendalikan. Sehingga tidak sampai menimbulkan situasi yang chaostik atau dramatik,” ucapnya.
Ia berharap, Pemprov Banten harus bisa menjaga laju inflasi ke depannya, dan lebih mengutamakan kepentingan umum, khususnya masyarakat Banten.
“Kita berharap, Pemprov Banten harus terus bekerja lebih keras lagi dalam menjaga laju inflasi dan mengutamakan kesejahteraan rakyat pada umumnya,” ujarnya.
Reporter: Nahrul Muhilmi
Editor: Abdul Rozak
SERANG, Warga Berita – Naiknya inflasi Provinsi Banten pada tahun 2023 menjadi sorotan publik. Sebab, pengendalian inflasi menjadi fokus utama baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Terlebih, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan warning kepala seluruh Penjabat (Pj) yang ada di daerah termasuk Pj Gubernur Banten untuk serius menangani inflasi di daerah, dan akan menjadi bahan evaluasi.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada Desember 2023 terjadi inflasi year on year (yoy) gabungan 3 kota di Banten sebesar 3,06 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,56.
Inflasi yoy tertinggi terjadi di kota Cilegon sebesar 3,50 persen dengan IHK sebesar 119,90. Berikutnya di Tangerang sebesar 3,17 persen dengan IHK sebesar 115,37. Inflasi terendah terjadi di Serang sebesar 2,11 persen dengan IHK sebesar 120,24.
Angka itu naik dibandingkan pada bulan sebelumnya yakni pada September 2023 terjadi inflasi secara yoy sebesar 2,04 persen, lalu naik di bulan Oktober 2023 sebesar 2,35 persen dan naik lagi di bulan November 2023 sebesar 3,03 persen.
Menanggapi itu, Pengamat Kebijakan Publik Yhanu Setiawan menjelaskan, evaluasi terhadap pejabat kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota pada dasarnya bersifat periodik, reguler, berkelanjutan dan berpijak pada rencana kerja pemerintah.
“Jadi memang periodenya evaluasi, apakah karena ada inflasi atau karena hal-hal yang lain itu tidak relevan terhadap penyebab evaluasi,” ujarnya, Rabu 10 Januari 2024.
Dijelaskan Yhanu, pada awal tahun anggaran pergerakan aktivitas pemerintahan baru saja dimulai. Sementara di sisi lain, ekonomi masyarakat juga terus bergerak.
“Kalau di dunia akademis, evaluasi itu emang periodik, minimalnya ada kuis atau uji atas materi yang dioperasionalkan, lalu evaluasi per tiga bulan (ujian tengah semester), setelah jelang enam ulan ada UAS. Jadi ada periode evaluasinya,” tuturnya.
Sementara soal inflasi, kata Yhanu, secara periodik di awal tahun dinilai selalu ada periode lonjakan laju inflasi, seperti kondisi iklim dan cuaca.
“Tapi menurut saya yang paling utama adalah, inflasi yang dianggap tinggi tersebut sudah secara komprehensif diantisipasi dan secara umum masih dalam taraf yang bisa dikendalikan. Sehingga tidak sampai menimbulkan situasi yang chaostik atau dramatik,” ucapnya.
Ia berharap, Pemprov Banten harus bisa menjaga laju inflasi ke depannya, dan lebih mengutamakan kepentingan umum, khususnya masyarakat Banten.
“Kita berharap, Pemprov Banten harus terus bekerja lebih keras lagi dalam menjaga laju inflasi dan mengutamakan kesejahteraan rakyat pada umumnya,” ujarnya.
Reporter: Nahrul Muhilmi
Editor: Abdul Rozak
