Warga Berita – Mahkamah Konstitusi akan memberikan keamanan bagi hakim yang menangani perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU tahun 2024.
“Selalu ada bantuan keamanan mungkin di kediaman atau di perjalanan,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).
Semua hakim, kata dia, akan dilibatkan dalam menangani PHPU. kecuali yang ditentukan tidak bisa ikut menangani.
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pun lanjut dia, akan ikut melakukan pengawasan selama proses penanganan perkara.
Tetapi, lain bagi Hakim Arsul Sani, majelis hakim masih akan melakukan rapat untuk menentukan posisinya.
Diketahui, Arsul Sani sebelumnya telah berkomitmen tidak akan terlibat dalam sengketa pileg yang berkaitan dengan PPP, sedangkan terkait PHPU mengenai hasil pilpres, Arsul menyerahkannya kepada kesepakatan delapan hakim konstitusi.
“Nah itu pertanyaannya belum terjawab. Nanti dirapatkan kalau tentang Pak Arsul,” ujar Suhartoyo.
Sementara, mengenai jangka waktu registrasi atau pengajuan permohonan PHPU untuk pilpres adalah paling lama tiga hari setelah pengumuman penetapan hasil Pilpres 2024.
“Kalau dicermati di PMK Nomor 5 Tahun 2023, itu kan sudah ada tahapan-tahapan penanganan perkara, baik pileg maupun pilpres. Jadi kalau besok Rabu (20/3) KPU jadi mengumumkan, jangka waktu untuk pilpres kan berlaku tiga hari, berarti masa pengajuannya berjalan mulai Kamis (21/3),” ujarnya.
Masa penanganan perkara adalah maksimal selama 14 hari sejak tahapan pencatatan permohonan di Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).
“Pokoknya on time, 14 hari sudah putus, tapi tanggal pastinya belum tahu karena tergantung start-nya hari apa. Yang mempengaruhi 14 harinya sejak di BRPK itu, tapi kan belum tentu ada permohonan, jadi jangan berandai-andai dulu,” kata dia.
