Warga Berita – Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily meyakini anggota DPR RI partai politik (parpol) pendukung hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 tak akan kompak.
Diketahui, kini parpol yang mendukung hak angket adalah PDI Perjuangan atau PDIP, PPP, Nasdem, PKB, PKS.
PDIP memiliki 128 kursi di DPR, PPP 19 kursi, Partai Nasdem 59 kursi, PKB 58 kursi dan PKS 50 kursi yang bila ditotal mencapai 314 suara.
“Saya kira demikian (mereka tak akan kompak). Kita lihat saja. Tapi saya yakin para ketua umum partai terutama partai pendukung pemerintah akan objektif terhadap bagaimana seharusnya hak angket itu ditempatkan,” kata Ace di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (27/2).
Ace menegaskan partainya menolak usulan hak angket tersebut. Sebab, dirinya melihat tak ada urgensinya.
“Pertama tentu Partai Golkar menolak terhadap hak angket tersebut. Jelas saya kira. Kedua, urgensi dari hak angket ini apa? Kalau yang dipersoalkan adalah tentang kecurangan pemilu, maka tidak pada tempatnya, hak angket mempertanyakan soal kecurangan pemilu,” ujarnya.
Ace menjelaskan, bila ada pihak yang tak puas dengan hasil pemilu, mereka bisa mengadukan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK.
Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Pemilu tahun 2017.
“Kalau ada dinilai kecurangan ada Bawaslu yang juga dipilih DPR. Kalau dinilai KPU, Bawaslu, dinilai misalnya melanggar kode etik, maka ada DKPP. Nah setelah itu, kalau misalnya hasil dari pemilu ini tidak memiliki diduga, melakukan kecurangan, kan tinggal diserahkan ke MK.”
“Jadi sesungguhnya menurut saya hak angket ini, tidak relevan. Dalam konteks kecurangan pemilu. Kecuali kalau ini tekanan politik. Sekali lagi, hasil pemilu tidak bisa diintervensi kekuatan politik,” ujarnya.[prs]
