“BUMN itu strategis, nggak bisa seluruh sektor ekonomi kita serahkan ke mekanisme pasar,” katanya di Solo, Jawa Tengah, Selasa.
Menurut dia, keberadaan BUMN mempunyai dua sisi, yakni di satu sisi mencari keuntungan bagi pemerintah dan di sisi lain BUMN bisa menjalankan sektor tertentu jika sektor itu dianggap tidak menguntungkan bagi swasta.
“Contohnya dulu pesawat udara, kita punya Garuda Indonesia. Kalau misalnya ada anggapan bisnis transportasi udara belum menjanjikan ya kemudian BUMN harus masuk di situ,” katanya.
Meski demikian, dikatakannya, jika sudah banyak perusahaan swasta yang bergerak di sektor yang sama maka BUMN tidak boleh mendominasi.
Mengenai isu BUMN yang akan dijadikan koperasi, ia menilai praktiknya justru akan sulit.
“Maksudnya kan mengubah struktur organisasi kelembagaan apalagi perusahaan yang bisnis gitu ya, mengubah badan hukum kan susah juga. Kalau koperasi kepemilikannya kan anggota koperasi, itu terus siapa yang jadi anggota koperasi,” katanya.
Menurut dia, jika pemerintah ingin mendirikan koperasi akan lebih baik jika dengan konsep bisnis yang lebih sederhana, misalnya untuk menampung produk pertanian namun skalanya tetap nasional.
“Itu malah mungkin, jadi bikin baru. Bukan BUMN yang ada terus diubah jadi koperasi, itu malah rumit,” katanya.
Salah satu sektor yang masih butuh perhatian pemerintah adalah perikanan mengingat keberadaan investor di sektor ini justru menyebabkan oligopoli. Untuk mengatur mekanisme pasarnya, menurut dia bisa dengan konsep koperasi.
“Oligopoli ini membuat harga menjadi tidak stabil, di sektor yang kayak gitu mungkin perlu BUMN atau dalam bentuk koperasi tapi dalam skala yang lebih besar,” katanya.
Ia mengatakan yang menjadi kunci adalah apapun bentuknya, baik BUMN maupun koperasi maka pengelolaan harus profesional.
“Kuncinya kan pengelolaan harus profesional, koperasi kita itu kadang tidak jadi solusi tapi jadi sumber masalah karena tidak dikelola dengan baik,” katanya.
