SERANG, Warga Berita – Anggota Komisi III DPRD Banten Muhsinin angkat bicara terkait serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tahun 2023. Yang mana, terdapat anggaran senilai Rp60 Milliar yang tidak terserap oleh Pemprov Banten pada tahun itu.
Musinin mengatakan, serapan sebanyak 95,47 persen dari total belanja daerah pada APBD Banten TA 2023 sebesar Rp11,93 triliun itu sudah terbilang bagus.
Namun, dirinya memberi catatan bahwa serapan anggaran itu harus dapat dimaksimalkan di awal tahun. Sebab, Muhsinin melihat serapan APBD tahun 2023, banyak yang dikebut pada akhir tahun.
“APBD itu harus diserap untuk menjalankan berbagai program prioritas kepada masyarakat seawal mungkin, jangan sampai karena ingin realisasi serapannya tinggi, maka duit di APBD kemarin diserap seenaknya saja,” ujar Muhsinin kepada Radar Banten, Kamis 4 Januari 2023.
Muhsinin mengatakan, saat ini masih terdapat sifat buruk yang harus diputus, yakni penyerapan anggaran di akhir tahun. Serapan yang terburu-buru tentunya akan menjadi bomerang karena tidak akan selaras dengan visi misi pembangunan.
“Biasanya OPD itu supaya memaksimalkan serapan anggaran itu dengan vara menggenjot diakhir tahun. Bagaimana caranya ada serapan, seperti membuat pelatihan lah, apa lah yang bukan menjadi prioritas daerah,” ujarnya.
Ia pun menilai, dibandingkan dengan serapan asal-asalan, duit pada APBD sebaiknya dimasukan ke dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) saja. Sebab, anggaran dalam SiLPA bisa digunakan ditahun anggaran selanjutnya untuk pengerjaan program prioritas.
“Dari pada diserap seenaknya saja, mendingan di SiLPA kan saja. Digunakan serapannya untuk tahun depan dibandingkan dipaksakan. Ngapain diserap, tapi yang jadi prioritas dan kepentingan masyarakat seperti untuk infrastruktur dan pendidikan itu dilewat,” ungkapnya.
Politisi partai Golkar ini pun berharap pada APBD tahun 2024, Pemprov Banten bisa melakukan perencanaan program secara matang dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat umum.
“Kita harap APBD ini yang mana dari hasil pajak rakyat, dan harus digunakan untuk rakyat ini dapat membawa kebermanfaatan kepada masyarakat luas. Dan kita pun berharap serapan anggaran tidak dikebut di akhir tahun, namun sendari awal tahun,” pungkasnya.
Editor : Merwanda
SERANG, Warga Berita – Anggota Komisi III DPRD Banten Muhsinin angkat bicara terkait serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tahun 2023. Yang mana, terdapat anggaran senilai Rp60 Milliar yang tidak terserap oleh Pemprov Banten pada tahun itu.
Musinin mengatakan, serapan sebanyak 95,47 persen dari total belanja daerah pada APBD Banten TA 2023 sebesar Rp11,93 triliun itu sudah terbilang bagus.
Namun, dirinya memberi catatan bahwa serapan anggaran itu harus dapat dimaksimalkan di awal tahun. Sebab, Muhsinin melihat serapan APBD tahun 2023, banyak yang dikebut pada akhir tahun.
“APBD itu harus diserap untuk menjalankan berbagai program prioritas kepada masyarakat seawal mungkin, jangan sampai karena ingin realisasi serapannya tinggi, maka duit di APBD kemarin diserap seenaknya saja,” ujar Muhsinin kepada Radar Banten, Kamis 4 Januari 2023.
Muhsinin mengatakan, saat ini masih terdapat sifat buruk yang harus diputus, yakni penyerapan anggaran di akhir tahun. Serapan yang terburu-buru tentunya akan menjadi bomerang karena tidak akan selaras dengan visi misi pembangunan.
“Biasanya OPD itu supaya memaksimalkan serapan anggaran itu dengan vara menggenjot diakhir tahun. Bagaimana caranya ada serapan, seperti membuat pelatihan lah, apa lah yang bukan menjadi prioritas daerah,” ujarnya.
Ia pun menilai, dibandingkan dengan serapan asal-asalan, duit pada APBD sebaiknya dimasukan ke dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) saja. Sebab, anggaran dalam SiLPA bisa digunakan ditahun anggaran selanjutnya untuk pengerjaan program prioritas.
“Dari pada diserap seenaknya saja, mendingan di SiLPA kan saja. Digunakan serapannya untuk tahun depan dibandingkan dipaksakan. Ngapain diserap, tapi yang jadi prioritas dan kepentingan masyarakat seperti untuk infrastruktur dan pendidikan itu dilewat,” ungkapnya.
Politisi partai Golkar ini pun berharap pada APBD tahun 2024, Pemprov Banten bisa melakukan perencanaan program secara matang dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat umum.
“Kita harap APBD ini yang mana dari hasil pajak rakyat, dan harus digunakan untuk rakyat ini dapat membawa kebermanfaatan kepada masyarakat luas. Dan kita pun berharap serapan anggaran tidak dikebut di akhir tahun, namun sendari awal tahun,” pungkasnya.
Editor : Merwanda
