RAPAT KERJA. Pimwan dan Setwan Provinsi Jateng dalam sesi Rakernas ADPSI & Asdepsi di Sumba Room Hotel Borobudur, Kota Jakarta Pusat, Kamis (30/5/2024). (foto setyo herlambang)
JAKARTA – Menghadapi Pilkada Serentak 2024, peran DPRD sangat diperlukan untuk kelancaran dan kondusifitas demokrasi di daerah. Demikian disampaikan Analis Kebijakan Ahli Madya Subdirektorat Wilayah III Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah & DPRD Ditjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Yasoaro Zai.
Pernyataannya itu disampaikan dalam acara ‘Rakernas Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (ADPSI) & Asosiasi Sekretariat DPRD Seluruh Indonesia (Asdepsi)’ di Sumba Room Hotel Borobudur, Kota Jakarta Pusat, Kamis (30/5/2024). Dalam acara tersebut, hadir Ketua DPRD Provinsi Jateng sekaligus Wakil Ketua I ADPSI Sumanto didampingi Sekretaris DPRD Provinsi Jateng Urip Sihabudin.
Saat paparan, Yasoaro Zai menjelaskan soal evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024 dan persiapan Pilkada Serentak 2024. Dalam hal ini, DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah perlu mengawal pelaksanaan pilkada agar kondisi di daerah tetap kondusif, mengingat situasinya yang rentan.
“Untuk itu, dalam setiap tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang dilakukan KPUD, jajaran pemerintah harus mengikuti semua perkembangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan memberi dukungan saat diperlukan. Kemudian, pemerintah daerah perlu memfasilitasi dan mengharmonikan semua stakeholder pelaksana Pilkada Serentak 2024 di daerah, berkoordinasi dalam hal keamanan, menyiapkan ruang penyimpanan logistik pilkada, sosialisasi dan distribusi kartu suara dan lain-lain. Juga, Kepala Daerah perlu mendeteksi dan memonitor secara terus menerus kebutuhan itu, misalnya dalam kelancaran penghitungan suara, dan lain-lain,” papar Yasoaro.
Seperti diketahui, narasumber lain yang hadir adalah Jona Maria Nantow selaku Analis Keuangan Pusat & Daerah Ahli Madya Dit BUMD BLUD & Barang Milik Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri. Acara rakernas itu sendiri dihadiri sebanyak 22 DPRD Provinsi. Dalam rakernas tersebut juga menjadwalkan munas digelar pada awal Juli 2024 di Provinsi Jambi. (azam/ariel)
RAPAT KERJA. Pimwan dan Setwan Provinsi Jateng dalam sesi Rakernas ADPSI & Asdepsi di Sumba Room Hotel Borobudur, Kota Jakarta Pusat, Kamis (30/5/2024). (foto setyo herlambang)
JAKARTA – Menghadapi Pilkada Serentak 2024, peran DPRD sangat diperlukan untuk kelancaran dan kondusifitas demokrasi di daerah. Demikian disampaikan Analis Kebijakan Ahli Madya Subdirektorat Wilayah III Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah & DPRD Ditjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Yasoaro Zai.
Pernyataannya itu disampaikan dalam acara ‘Rakernas Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (ADPSI) & Asosiasi Sekretariat DPRD Seluruh Indonesia (Asdepsi)’ di Sumba Room Hotel Borobudur, Kota Jakarta Pusat, Kamis (30/5/2024). Dalam acara tersebut, hadir Ketua DPRD Provinsi Jateng sekaligus Wakil Ketua I ADPSI Sumanto didampingi Sekretaris DPRD Provinsi Jateng Urip Sihabudin.
Saat paparan, Yasoaro Zai menjelaskan soal evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024 dan persiapan Pilkada Serentak 2024. Dalam hal ini, DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah perlu mengawal pelaksanaan pilkada agar kondisi di daerah tetap kondusif, mengingat situasinya yang rentan.
“Untuk itu, dalam setiap tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang dilakukan KPUD, jajaran pemerintah harus mengikuti semua perkembangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan memberi dukungan saat diperlukan. Kemudian, pemerintah daerah perlu memfasilitasi dan mengharmonikan semua stakeholder pelaksana Pilkada Serentak 2024 di daerah, berkoordinasi dalam hal keamanan, menyiapkan ruang penyimpanan logistik pilkada, sosialisasi dan distribusi kartu suara dan lain-lain. Juga, Kepala Daerah perlu mendeteksi dan memonitor secara terus menerus kebutuhan itu, misalnya dalam kelancaran penghitungan suara, dan lain-lain,” papar Yasoaro.
Seperti diketahui, narasumber lain yang hadir adalah Jona Maria Nantow selaku Analis Keuangan Pusat & Daerah Ahli Madya Dit BUMD BLUD & Barang Milik Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri. Acara rakernas itu sendiri dihadiri sebanyak 22 DPRD Provinsi. Dalam rakernas tersebut juga menjadwalkan munas digelar pada awal Juli 2024 di Provinsi Jambi. (azam/ariel)
