Warga Berita – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji menyebut kelangkaan beras terjadi karena fenomena El Nino. Termasuk, stok beras yang diproduksi belum memadai.
Menurut dia, persaoalan akan lebih rumit jika El Nino menjadi penyebab kelangkaan beras. Sebab, dampak yang dirasakan akan memengaruhi masa tanam dan juga masa panen.
Namun, jika produksi beras terbukti kurang, maka jalan satu-satunya ialah mengimpor beras. Meski demikian, Sarmuji mengingatkan untuk tidak merugikan petani lokal, impor sebaiknya jangan dilakukan pada masa panen.
“Saya menyarankan agar kelangkaan ini bisa teratasi satu-satunya jalan harus impor, kita tidak mungkin membiarkan masyarakat mengalami kekurangan ketersedian pangan yang menjadi bahan pokok utama. Bisa saja diatur impor beras pada saat tidak musim panen jadi tidak merugikan petani,” kata Sarmuji dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (20/2).
Politisi Partai Golkar ini menyebut pemerintah harus fleksibel terhadap penyesuaian harga beras di pasaran. Dia mengimbau jangan sampai petani yang berproduksi karena dipatok dengan harga eceran tinggi malah menahan angka produksi.
“Situasi tersebut akan berdampak adanya penimbunan dalam gudang karena tidak adanya kejelasan, kenaikan harga akan terjadi karena langkanya stok beras,” kata dia.
Di sisi lain, Sarmuji mengatakan sesuai apa yang di instruksikan Presiden Jokowi agar pasar-pasar yang ada dibanjiri dengan produk-produk pangan.
“Dengan demikian tiap pekan atau bulan harus ada operasi pasar yang memantau akan ketersedian pangan di setiap pasar-pasar. Sehingga kelangkaan pangan bisa teratasi dengan sistem seperti itu,” katanya.
Berdasarkan data Bulog, realisasi impor beras 2024 untuk memenuhi kebutuhan dan stabilitas harga mencapai 507.000 ton. Perusahaan negara itu mengakui bahwa saat ini tidak dapat menyerap beras lokal karena harga gabah sudah di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Bulog mendapatkan penugasan impor sebanyak 2,5 juta ton pada tahun ini. Rinciannya, sebanyak 500.000 ton merupakan penugasan lanjutan dari tahun 2023 dan 2 juta sisanya merupakan penugasan impor khusus 2024.[prs]
