SERANG, Warga Berita – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten berhasil meraih penghargaan dari lembaga pengawas pelayanan publik yakni Ombudsman RI. Dinsos berhail meraih predikat Kualitas Tertinggi dengan Nilai 91.88 pada Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI.
Pemberian penghargaan dilakukan oleh Ketua Ombudsman RI M Najih pada acara penganugerahan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di gedung Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Rabu, 20 Desember 2023.
Kepala Dinsos Banten Nurhana mengatakan, penghargaan yang diberikan oleh Ombudsman ini telah menandakan bahwa pelayanan publik yang dilakukan Dinsos Banten berjalan dengan baik.
“Peningkatan pelayanan publik merupakan suatu atensi bagi kami, bahwa bagaimana caranya masyarakat bisa dilayani secara maksimal. Dan alhamdulillah hari ini kita mendapatkan penghargaan dari Ombudsman yang menandakan bahwa pelayanan di Dinsos Banten sudah berjalan dengan baik,” ujar Nurhana.
Nurhana mengaku, untuk memperoleh penghargaan ini tidak lah mudah apalagi berada di nilai 91.88. Untuk itu, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarkaat dan menjaga dengan baik penghargaan ini.
“InsyaAllah kita akan terus pertahankan predikat yang sudah diberikan oleh Ombudsman ini. Tentu, kita tidak akan puas dengan hal ini. Kita akan terus tingkatkan pelayanan publik,” ucapnya.
Sekretaris Dinsos Banten Budi Darma menambahkan bahwa dalam pelayanan publik ini pihaknya sangat memerhatikan terhadap pemenuhan hak asasi manusia (HAM) khususnya bagi kalangan usia rentan maupun disabilitas.
“Hak-hak disabilitas dan kalangan rentan akan selalu menjadi prioritas kita, yang mana kita telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi mereka baik itu di lingkungan kantor Dinsos maupun dalam penyaluran bantuan sosial. Insya Allah, predikat dari Ombudsman ini juga akan kita terus pertahankan semaksimal mungkin,” tuturnya.
Mainstream sekarang pelyanana publik sangat peningkatan apalagi mainstarem pelayanan hak asasi manusia
Sementara, Fadli Afriadi, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten mengapresiasi atas penghargaan yang telah diterima oleh Dinsos Banten.
Ia menjelaskan, penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian yang telah dilakukan pihaknya. Penilaian dilakukan baik itu dengan metode pemantauan sarana prasarana pelayanan publik di lingkungan kantor Dinsos Banten maupun wawancara dengan penerima bantuan sosial di Banten.
“Jadi penghargaan ini adalah suatu standar pelayanan yang mesti dipenuhi sesuai undang-undang nomor 25 tahun 2009. Dan OPD yang menerima penghargaan ini salah satunya Dinsos Banten telah terbukti memenuhi standar tersebut,” katanya.
Adapun indikator penilaian penghargaan ini yakni pertama input kompetensi pelaksanaan sarana prasarana meliputi pelayanan publik seperti sarana disabilitas, dan ruang menyusui.
Kedua, proses dalam bagaimana OPD melaksanakn standar pelayanan dengan menginformasikan standar pelayanan OPD tersebut kepada masyarakat baik itu secara online maupun offline.
Ketiga, output yaitu dengan melihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik di OPD tersebut. Apakah terdapat mal administrasi atau bahkan pungli di OPD tersebut.
Terakhir ialah pengelolaan aduan masyarakat, bagaimana aduan masyarakat itu diterima, diproses, diselesaikan dan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan kedepan.
“Berdasarkan pantauan yang kita lakukan, tidak ditemukannya pungli maupun mal administrasi di Dinsos Banten. Juga masyarakat puas akan pelayanan aduan masyarakat yang ditindaklanjuti hingga diselesaikan,” jelasnya.
Dirinya pun meminta kepada Dinsos Banten untuk tidak berpuas diri dengan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam menerima aduan dari masyarakat penerima bantuan sosial.
“Kita berharap standar pelayanan bisa lebih ditingkatkan terutama pemantuan bantuan sosial,” pungkasnya.
Reporter : Yusuf Permana
Editor : Aas Arbi
SERANG, Warga Berita – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten berhasil meraih penghargaan dari lembaga pengawas pelayanan publik yakni Ombudsman RI. Dinsos berhail meraih predikat Kualitas Tertinggi dengan Nilai 91.88 pada Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI.
Pemberian penghargaan dilakukan oleh Ketua Ombudsman RI M Najih pada acara penganugerahan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di gedung Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Rabu, 20 Desember 2023.
Kepala Dinsos Banten Nurhana mengatakan, penghargaan yang diberikan oleh Ombudsman ini telah menandakan bahwa pelayanan publik yang dilakukan Dinsos Banten berjalan dengan baik.
“Peningkatan pelayanan publik merupakan suatu atensi bagi kami, bahwa bagaimana caranya masyarakat bisa dilayani secara maksimal. Dan alhamdulillah hari ini kita mendapatkan penghargaan dari Ombudsman yang menandakan bahwa pelayanan di Dinsos Banten sudah berjalan dengan baik,” ujar Nurhana.
Nurhana mengaku, untuk memperoleh penghargaan ini tidak lah mudah apalagi berada di nilai 91.88. Untuk itu, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarkaat dan menjaga dengan baik penghargaan ini.
“InsyaAllah kita akan terus pertahankan predikat yang sudah diberikan oleh Ombudsman ini. Tentu, kita tidak akan puas dengan hal ini. Kita akan terus tingkatkan pelayanan publik,” ucapnya.
Sekretaris Dinsos Banten Budi Darma menambahkan bahwa dalam pelayanan publik ini pihaknya sangat memerhatikan terhadap pemenuhan hak asasi manusia (HAM) khususnya bagi kalangan usia rentan maupun disabilitas.
“Hak-hak disabilitas dan kalangan rentan akan selalu menjadi prioritas kita, yang mana kita telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi mereka baik itu di lingkungan kantor Dinsos maupun dalam penyaluran bantuan sosial. Insya Allah, predikat dari Ombudsman ini juga akan kita terus pertahankan semaksimal mungkin,” tuturnya.
Mainstream sekarang pelyanana publik sangat peningkatan apalagi mainstarem pelayanan hak asasi manusia
Sementara, Fadli Afriadi, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten mengapresiasi atas penghargaan yang telah diterima oleh Dinsos Banten.
Ia menjelaskan, penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian yang telah dilakukan pihaknya. Penilaian dilakukan baik itu dengan metode pemantauan sarana prasarana pelayanan publik di lingkungan kantor Dinsos Banten maupun wawancara dengan penerima bantuan sosial di Banten.
“Jadi penghargaan ini adalah suatu standar pelayanan yang mesti dipenuhi sesuai undang-undang nomor 25 tahun 2009. Dan OPD yang menerima penghargaan ini salah satunya Dinsos Banten telah terbukti memenuhi standar tersebut,” katanya.
Adapun indikator penilaian penghargaan ini yakni pertama input kompetensi pelaksanaan sarana prasarana meliputi pelayanan publik seperti sarana disabilitas, dan ruang menyusui.
Kedua, proses dalam bagaimana OPD melaksanakn standar pelayanan dengan menginformasikan standar pelayanan OPD tersebut kepada masyarakat baik itu secara online maupun offline.
Ketiga, output yaitu dengan melihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik di OPD tersebut. Apakah terdapat mal administrasi atau bahkan pungli di OPD tersebut.
Terakhir ialah pengelolaan aduan masyarakat, bagaimana aduan masyarakat itu diterima, diproses, diselesaikan dan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan kedepan.
“Berdasarkan pantauan yang kita lakukan, tidak ditemukannya pungli maupun mal administrasi di Dinsos Banten. Juga masyarakat puas akan pelayanan aduan masyarakat yang ditindaklanjuti hingga diselesaikan,” jelasnya.
Dirinya pun meminta kepada Dinsos Banten untuk tidak berpuas diri dengan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam menerima aduan dari masyarakat penerima bantuan sosial.
“Kita berharap standar pelayanan bisa lebih ditingkatkan terutama pemantuan bantuan sosial,” pungkasnya.
Reporter : Yusuf Permana
Editor : Aas Arbi
