Dalam Sidang di MK, Faisal Basri Soroti  Fakta Politik Gentong Babi di Pilpres 2024 » Warga Berita

JAKARTA, WargaBerita –  Politik gentong babi untuk mengeruk suara, tidak hanya terjadi di Amerika Serikat (AS) saja, tetapi juga di Indonesia, khususnya dalam gelaran Pilpres 2024 kemarin.

Hal tersebut diungkapkan oleh ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri. Di sidang sengketa Pilpres itu, Faisal Basri  menyoroti politik gentong babi alias pork barrel.

Faisal memaparkan bahwa meskipun teori pork barrel berasal dari Amerika Serikat atau AS, tapi di Indonesia juga terjadi. Hanya saja, cara dan  pelaksanaannya  yang berbeda.

Pork barrel di negeri Paman Sam itu berupa proyek-proyek mercusuar seperti jembatan dan sebagainya, sedangkan di Indonesia berupa sembako yang dibagikan lewat program bantuan sosial atau bansos.

“Pork barrel di negara-negara berkembang ini wujudnya berbeda karena pendapatannya masih rendah, angka kemiskinannya tinggi di Indonesia, penduduk miskin ekstrem, miskin, nyaris miskin, rentan miskin itu kira-kira hampir separuh dari penduduk,” ujar Faisal dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin (1/4/2024).

Sedemikian parahnya, kata dia, bahkan Kementerian Dalam Negeri mengatakan akan mengikuti saran KPK untuk membuat aturan agar tidak ada bansos 2-3 bulan sebelum pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak.

Menurut Faisal, aturan ini akan dibuat lewat peraturan daerah atau Perda.

“Pork barrel itu sebetulnya metafor dari menggelontorkan uang, celengan juga kan simbolnya biasanya babi gitu. Lebih parah di Indonesia tidak hanya gelontorkan uang, tapi juga mobilisasi pejabat sampai ke level bawah,” ucap Faisal.

Dia pun mencontohkan saat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut membagikan bansos.

Saat itu, Ketua Umum Partai Golkar itu juga menyampaikan pesan kepada penerima bansos bahwa bantuan itu berasal dari sumbangan Jokowi.

Airlangga pun meminta para penerima bantuan berterimakasih kepada Jokowi dengan cara memilih yang didukung oleh Jokowi.

Sebagaimana diketahui, pada Pemilihan Presiden 2024, anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto.

Golkar merupakan salah satu pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

“Dikatakan juga oleh Menteri Investasi Pak Bahlil bahwa ‘silakan aja bikin sendiri Bu Risma (Menteri Sosial)’,” ujar Faisal.

“Dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya seperti dia? Bu Risma tidak, tidak mau mempolitisasi bansos.”

Seperti diketahui, Risma sempat disoroti karena tidak terlihat membagikan bansos. Alih-alih Risma, justru Airlangga dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas yang membagikan bantuan sosial.

Adapun Zulhas merupakan Ketua Umum PAN yang juga mengusung paslon 02 itu. Dalam video yang sempat beredar di media sosial, keduanya sempat mengatakan batuan itu adalah bansos dari Jokowi.

“Jadi sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya, harus ditujukan ini loh yang ngasih secara demonstratif. Maka Airlangga Hartato misalnya, banyak menteri lain, tapi yang paling vulgar, Airlangga Hartarto, Bahlil dan Zulkifli Hasan,” ucap Faisal.

JAKARTA, WargaBerita –  Politik gentong babi untuk mengeruk suara, tidak hanya terjadi di Amerika Serikat (AS) saja, tetapi juga di Indonesia, khususnya dalam gelaran Pilpres 2024 kemarin.

Hal tersebut diungkapkan oleh ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri. Di sidang sengketa Pilpres itu, Faisal Basri  menyoroti politik gentong babi alias pork barrel.

Faisal memaparkan bahwa meskipun teori pork barrel berasal dari Amerika Serikat atau AS, tapi di Indonesia juga terjadi. Hanya saja, cara dan  pelaksanaannya  yang berbeda.

Pork barrel di negeri Paman Sam itu berupa proyek-proyek mercusuar seperti jembatan dan sebagainya, sedangkan di Indonesia berupa sembako yang dibagikan lewat program bantuan sosial atau bansos.

“Pork barrel di negara-negara berkembang ini wujudnya berbeda karena pendapatannya masih rendah, angka kemiskinannya tinggi di Indonesia, penduduk miskin ekstrem, miskin, nyaris miskin, rentan miskin itu kira-kira hampir separuh dari penduduk,” ujar Faisal dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin (1/4/2024).

Sedemikian parahnya, kata dia, bahkan Kementerian Dalam Negeri mengatakan akan mengikuti saran KPK untuk membuat aturan agar tidak ada bansos 2-3 bulan sebelum pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak.

Menurut Faisal, aturan ini akan dibuat lewat peraturan daerah atau Perda.

“Pork barrel itu sebetulnya metafor dari menggelontorkan uang, celengan juga kan simbolnya biasanya babi gitu. Lebih parah di Indonesia tidak hanya gelontorkan uang, tapi juga mobilisasi pejabat sampai ke level bawah,” ucap Faisal.

Dia pun mencontohkan saat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut membagikan bansos.

Saat itu, Ketua Umum Partai Golkar itu juga menyampaikan pesan kepada penerima bansos bahwa bantuan itu berasal dari sumbangan Jokowi.

Airlangga pun meminta para penerima bantuan berterimakasih kepada Jokowi dengan cara memilih yang didukung oleh Jokowi.

Sebagaimana diketahui, pada Pemilihan Presiden 2024, anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto.

Golkar merupakan salah satu pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

“Dikatakan juga oleh Menteri Investasi Pak Bahlil bahwa ‘silakan aja bikin sendiri Bu Risma (Menteri Sosial)’,” ujar Faisal.

“Dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya seperti dia? Bu Risma tidak, tidak mau mempolitisasi bansos.”

Seperti diketahui, Risma sempat disoroti karena tidak terlihat membagikan bansos. Alih-alih Risma, justru Airlangga dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas yang membagikan bantuan sosial.

Adapun Zulhas merupakan Ketua Umum PAN yang juga mengusung paslon 02 itu. Dalam video yang sempat beredar di media sosial, keduanya sempat mengatakan batuan itu adalah bansos dari Jokowi.

“Jadi sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya, harus ditujukan ini loh yang ngasih secara demonstratif. Maka Airlangga Hartato misalnya, banyak menteri lain, tapi yang paling vulgar, Airlangga Hartarto, Bahlil dan Zulkifli Hasan,” ucap Faisal.