Warga Berita – Anggota Tim Dewan Pakar Anies-Muhaimin (AMIN) Bambang Widjojanto mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo terkait peserta Pemilu 2024 jangan teriak soal kecurangan dan langsung melapor ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau Bawaslu.
Pria yang akrab disapa BW tersebut mempertanyakan kepantasan Jokowi melontarkan pernyataan itu. Ia bahkan menuding Jokowi terlibat terkait adanya kecurangan Pemilu 2024.
“Ketika Pak Jokowi mengatakan lapor saja ke Bawaslu dan ke MK, ini saya kasih logisnya,” kata BW kepada wartawan, Sabtu (17/2).
“Kalau seseorang yang terlibat bagian dari kecurangan itu dan kemudian mengajukan usulan supaya menggunakan lembaga resmi kira-kira pantas enggak?” lanjutnya.
BW menilai Jokowi tak pantas melontarkan pernyataan itu. Hal itu lantaran ia menilai integritas Jokowi sebagai presiden, bermasalah.
Eks wakil ketua KPK itu menilai seharusnya pemerintah mendorong untuk mengusut dugaan kecurangan lebih dini dan tak hanya menunggu bukti laporan diajukan ke lembaga terkait.
“Ini sekarang ini jadi kaya post factum begitu, ‘eh kalau ada kecurangan-kecurangan lapor saja ke Bawaslu’. Eh cuy, lu dulu bagaimana melakukan kayak begitu tuh?’,” katanya.
Lebih lanjut, BW menilai Pemilu tak seharusnya dilaksanakan untuk sekadar mencari legalitas. Menurutnya, legalitas dalam pemilu harus dibarengi dengan legitimasi.
“Jadi kan sebenarnya begini, kalau legalitas yang dicari tanpa legitimasi kita bukan pihak yang bisa mengakomodasi jujur dan adil,” kata BW.
“Kan dia mau mengatakan aku punya legalitas, tapi legitimasi mu rendah. Legalitas tanpa legitimasi itu non-sense,” lanjutnya.
Pada 15 Februari 2024, Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk tidak hanya teriak-teriak soal dugaan kecurangan di Pilpres 2024.
“Saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti, langsung bawa ke Bawaslu. Ada bukti, bawa ke MK,” kata Jokowi, Kamis (15/2).
Jokowi meragukan ada kecurangan di TPS. Menurutnya, ada pengawasan berlapis dari berbagai elemen masyarakat di setiap TPS.
Dia berkata calon anggota legislatif (caleg), partai politik, dan tim sukses capres-cawapres punya saksi di masing-masing TPS. Selain itu, ada utusan Bawaslu dan aparat keamanan di setiap TPS. Masyarakat juga bisa mengakses TPS secara bebas.[prs]
