SERANG, RADARBANEN.CO.ID – Asosisasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menyebut bahwa masih adanya daerah yang tidak terjangkau sinyal internet atau blank spot maka menghambat program digitalisasi desa di Banten.
Hal itu dikatakan oleh Sekretaris APDESI Banten Rafik. Ia mengatakan, banyaknya titik blank spot di Provinsi Banten membuat program digitalisasi desa berlangsung alot.
“Karena, bagaimana desa mau mengembangkan digitalnya, kalau internetnya sendiri tidak ada,” kata Rafik kepada Radar Banten, Jumat 19 Januari 2024.
Rafik mengatakan, blank spot ini pun menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah. Dirinya mengakui bahwa membuat menara BTS membutuhkan biaya yang sangat mahal.
Meski demikian, pihaknya berharap kendala itu dapat diselesaikan dengan adanya koordinasi yang akurat dari Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.
“Kita ingin bagaimana caranya titik blank spot ini dapat teratasi, sehingga desa-desa yang punya kreasi namun terkendala dengan akses internetnya bisa tersalurkan,” ungkapnya.
Pemerintah Desa di Banten sendiri mengaku siap untuk mewujudkan program digitalisasi desa, namun dirinya berharap bahwa kesiapan dari Pemerintah Desa ini dapat disupport oleh Pemerintah yang menyediakan sarana dan infrastruktur penunjang seperti akses internet.
“Posisi desa siap untuk mengembangkan digitalisasi desa, tapi tadi karena ketiadaan akses internet membuat beberapa desa tidak bisa merealisasikannya. Makanya kami berharap kepada Pemerintah bisa memberikan support agar desa-desa di Banten ini bisa menjadi desa yang maju dan berdaya saing,” imbuh Kepala Desa Bayah Timur, Kabupaten Lebak ini
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar tidak menampik masih banyaknya titik blank spot di Provinsi Banten. Walaupun begitu, pihaknya akan terus mendorong desa-desa di Banten agar bisa meningkatkan pelayanan di desanya melalui program digitalisasi desa.
“Pada tahun ini kita mengalokasikan bantuan keuagan sebesar Rp100 juta perdesa. Bantuan itu naik dibandingkan tahun sebelumnya, kita berharap bahwa bantuan ini dapat digunakan untuk kebermanfaatan. Salah satunya untuk membangun desa digital,” ucapnya.
Untuk titik blank spot, Al mengatakan bahwa pihaknya terus menjalin koordinasi dengan semua pihak khususnya Pemerintah Pusat guna mengatasi titik blank spot itu.
Reporter : Yusuf Permana
Editor: Abdul Rozak
SERANG, RADARBANEN.CO.ID – Asosisasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menyebut bahwa masih adanya daerah yang tidak terjangkau sinyal internet atau blank spot maka menghambat program digitalisasi desa di Banten.
Hal itu dikatakan oleh Sekretaris APDESI Banten Rafik. Ia mengatakan, banyaknya titik blank spot di Provinsi Banten membuat program digitalisasi desa berlangsung alot.
“Karena, bagaimana desa mau mengembangkan digitalnya, kalau internetnya sendiri tidak ada,” kata Rafik kepada Radar Banten, Jumat 19 Januari 2024.
Rafik mengatakan, blank spot ini pun menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah. Dirinya mengakui bahwa membuat menara BTS membutuhkan biaya yang sangat mahal.
Meski demikian, pihaknya berharap kendala itu dapat diselesaikan dengan adanya koordinasi yang akurat dari Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.
“Kita ingin bagaimana caranya titik blank spot ini dapat teratasi, sehingga desa-desa yang punya kreasi namun terkendala dengan akses internetnya bisa tersalurkan,” ungkapnya.
Pemerintah Desa di Banten sendiri mengaku siap untuk mewujudkan program digitalisasi desa, namun dirinya berharap bahwa kesiapan dari Pemerintah Desa ini dapat disupport oleh Pemerintah yang menyediakan sarana dan infrastruktur penunjang seperti akses internet.
“Posisi desa siap untuk mengembangkan digitalisasi desa, tapi tadi karena ketiadaan akses internet membuat beberapa desa tidak bisa merealisasikannya. Makanya kami berharap kepada Pemerintah bisa memberikan support agar desa-desa di Banten ini bisa menjadi desa yang maju dan berdaya saing,” imbuh Kepala Desa Bayah Timur, Kabupaten Lebak ini
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar tidak menampik masih banyaknya titik blank spot di Provinsi Banten. Walaupun begitu, pihaknya akan terus mendorong desa-desa di Banten agar bisa meningkatkan pelayanan di desanya melalui program digitalisasi desa.
“Pada tahun ini kita mengalokasikan bantuan keuagan sebesar Rp100 juta perdesa. Bantuan itu naik dibandingkan tahun sebelumnya, kita berharap bahwa bantuan ini dapat digunakan untuk kebermanfaatan. Salah satunya untuk membangun desa digital,” ucapnya.
Untuk titik blank spot, Al mengatakan bahwa pihaknya terus menjalin koordinasi dengan semua pihak khususnya Pemerintah Pusat guna mengatasi titik blank spot itu.
Reporter : Yusuf Permana
Editor: Abdul Rozak
