Kota Pekalongan – Warga Berita– Deputi Kepala Perwakilan BI Tegal, Teguh Triyono mengajak para perwakilan pejabat TPID se-eks karesidenan Pekalongan, membahas evaluasi pengendalian inflasi Tahun 2023 sekaligus upaya menekan laju inflasi di tahun 2024, sehingga lebih rendah dibanding angka tahun lalu.
Ia menjelaskan bahwa, berdasarkan data BPS pada bulan Desember 2023, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Tegal tercatat sebesar 0,22% (mtm) dan secara tahunan sebesar 3,28% (yoy). Meskipun angka ini berada di kisaran target Tahun 2023, capaian ini menjadi tertinggi se-Jawa Tengah sebesar 2,89% dan berada pada posisi keempat di Pulau Jawa setelah daerah Sumenep (5,08%), Cilegon (3,50%), dan Bogor (3,36%). Sementara, untuk IHK secara nasional 2,61%.
“Kami bersama pejabat TPID se-eks karesidenan Pekalongan berinisiasi dan berkomitmen bersama melalui rakor ini, bahkan menghadirkan narasumber dari perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku TPID pusat untuk menyinkronkan dan memahami kebijakan Pemerintah Pusat dengan TPID daerah se-eks karesidenan Pekalongan. Sehingga, penajaman di Tahun 2024 lebih valid dan tepat sasaran,” ucap Teguh dalam Rapat Koordinasi (Rakor) TPID Eks Karesidenan Pekalongan “Evaluasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 serta Mempertajam Strategi Pengendalian Inflasi Tahun 2024”, berlangsung di Firdaus Meeting Room, Hotel Aston Syariah Pekalongan, Rabu (24/1/2024).
Menurutnya, faktor penyumbang terjadinya inflasi tertinggi di tahun 2023 lalu yakni adanya kenaikan harga kebutuhan pokok atau bahan pangan terutama pada komoditi beras, cabai merah, dan bawang merah. Untuk Januari Tahun 2024, angka inflasi akan dirilis pada awal Bulan Februari. Secara historis, kontestasi pesta demokrasi 2024 mempengaruhi inflasi, mengingat kebutuhan masyarakat selama masa kampanye dan sebagainya sangat banyak.
“Life stylenya juga akan berbeda dan mengalami pergeseran. Dari pengamatan kami, sekarang sudah banyak digital marketing. Mau kampanye di Pekalongan sekarang tidak harus membuat baliho dan kaosnya di Pekalongan, mereka bisa langsung akses ke produsen yang lebih besar atau pabriknya yang harganya jauh lebih murah. Terlebih saat kampanye offline pasti butuh makanan dan minuman, pencetakan spanduk, baliho, kaos dan sebagainya mengalami kenaikan,”ungkapnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Setda Kota Pekalongan, Joko Purnomo menjelaskan, TPID merupakan suatu badan atau lembaga yang diberi tugas oleh Pemerintah Pusat untuk mengendalikan inflasi di daerah masing-masing. Inflasi daerah perlu dikendalikan karena berhubungan dengan nilai kemahalan dari suatu harga dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Semakin murah harga yang bisa dibeli masyarakat, maka masyarakat akan semakin makmur dan sejahtera,”ucapnya.
Disampaikan Joko, secara indeks, Kota Pekalongan mengacu pada Kota Tegal sebagai sumber data IHK se-eks karesidenan Pekalongan. Joko mengakui, sejumlah kebutuhan pokok di Kota Pekalongan memang berada di harga batas tertinggi seperti beras, bawang merah, dan cabai merah.
“Secara inflasi, dengan harga kebutuhan pokok yang tinggi itu maka akan mempengaruhi tingginya inflasi juga. Tahun 2024 ini menjadi target pengendalian inflasi secara nasional. Sehingga, TPID ini memiliki tugas untuk mencari strategi baru supaya harga-harga bahan pangan tersebut tidak mencapai yang telah ditetapkan nasional,” terangnya.
Post Views: 1,508
