PANDEGLANG, Warga Berita – Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Pandeglang terus berperan aktif dalam mengatasi masalah anak tidak sekolah (ATS).
Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi adalah rendahnya honorarium bagi para guru PKBM yang mengajar.
Hal itu disampaikan Ketua Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK PKBM) Pandeglang Lukmanul Hakim.
Kata dia, PKBM memerlukan dukungan kuat baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Diperlukan kebijakan yang tepat dalam alokasi anggaran dan prioritas yang mendukung pendidikan non-formal secara proporsional.
“Kebijakan yang proper anggaran dan proper keberpihakan kepada pendidikan non-formal, sekarang kita butuh honorarium sesuai UMK atau UMP yang menjadi ketentuan,” ungkapnya, Selasa 6 Februari 2024.
Dikatakannya, bahwa saat ini honorarium bagi mentor, tutor, dan guru di pendidikan non-formal, khususnya di PKBM, masih sangat rendah, hanya sebesar Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu.
“Dengan honorarium sebesar itu, apakah cukup, sementara tuntutan dan persyaratan yang harus dipenuhi juga semakin meningkat sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Lukmanul Hakim menyatakan bahwa PKBM juga harus menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum, termasuk peralihan dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka.
Saat ini, jumlah guru PKBM di Kabupaten Pandeglang mencapai 200 orang, tersebar di berbagai PKBM di wilayah tersebut.
“Kami membutuhkan dukungan baik dalam jumlah tutor maupun alokasi anggaran untuk mereka. Oleh karena itu, keberadaan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di PKBM sangat dibutuhkan juga,” tuturnya.
Menurutnya, untuk mengatasi masalah anak tidak sekolah (ATS) di Pandeglang, pendidikan non-formal harus memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk berkembang secara cerdas, kompetitif, dan memiliki semangat kebersamaan yang kuat.
“Kita perlu memastikan bahwa pendidikan ini memberikan manfaat yang menyeluruh bagi masyarakat Pandeglang, dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi mereka,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pihaknya harus memperkuat para tutor dan tenaga pengajar lainnya agar memiliki kemampuan berdaya bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya, tidak hanya untuk kepentingan masyarakat Pandeglang saja, tetapi juga untuk masyarakat di luar Pandeglang.
Reporter: Moch Madani Prasetia
Editor: Aas Arbi
PANDEGLANG, Warga Berita – Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Pandeglang terus berperan aktif dalam mengatasi masalah anak tidak sekolah (ATS).
Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi adalah rendahnya honorarium bagi para guru PKBM yang mengajar.
Hal itu disampaikan Ketua Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK PKBM) Pandeglang Lukmanul Hakim.
Kata dia, PKBM memerlukan dukungan kuat baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Diperlukan kebijakan yang tepat dalam alokasi anggaran dan prioritas yang mendukung pendidikan non-formal secara proporsional.
“Kebijakan yang proper anggaran dan proper keberpihakan kepada pendidikan non-formal, sekarang kita butuh honorarium sesuai UMK atau UMP yang menjadi ketentuan,” ungkapnya, Selasa 6 Februari 2024.
Dikatakannya, bahwa saat ini honorarium bagi mentor, tutor, dan guru di pendidikan non-formal, khususnya di PKBM, masih sangat rendah, hanya sebesar Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu.
“Dengan honorarium sebesar itu, apakah cukup, sementara tuntutan dan persyaratan yang harus dipenuhi juga semakin meningkat sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Lukmanul Hakim menyatakan bahwa PKBM juga harus menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum, termasuk peralihan dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka.
Saat ini, jumlah guru PKBM di Kabupaten Pandeglang mencapai 200 orang, tersebar di berbagai PKBM di wilayah tersebut.
“Kami membutuhkan dukungan baik dalam jumlah tutor maupun alokasi anggaran untuk mereka. Oleh karena itu, keberadaan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di PKBM sangat dibutuhkan juga,” tuturnya.
Menurutnya, untuk mengatasi masalah anak tidak sekolah (ATS) di Pandeglang, pendidikan non-formal harus memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk berkembang secara cerdas, kompetitif, dan memiliki semangat kebersamaan yang kuat.
“Kita perlu memastikan bahwa pendidikan ini memberikan manfaat yang menyeluruh bagi masyarakat Pandeglang, dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi mereka,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pihaknya harus memperkuat para tutor dan tenaga pengajar lainnya agar memiliki kemampuan berdaya bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya, tidak hanya untuk kepentingan masyarakat Pandeglang saja, tetapi juga untuk masyarakat di luar Pandeglang.
Reporter: Moch Madani Prasetia
Editor: Aas Arbi
