Warga Berita – Anggota Komisi E DPRD DKI Abdul Aziz meminta Pemerintah Provinsi DKI meningkatkan fasilitas kesehatan (faskes) jiwa bagi peserta pemilu sebagai antisipasi jika mengalami kegagalan.
“Kami mengimbau Dinas Kesehatan DKI melakukan langkah-langkah antisipatif menyiapkan fasilitas kesehatan menjelang pemilu,” kata Aziz, dikutip dari Warga Berita, Selasa (23/1/2024).
Aziz menuturkan pentingnya fasilitas kesehatan khusus jiwa lantaran peserta pemilu terutama calon legislatif cenderung memiliki kecenderungan tingkat stres lebih meningkat.
Terlebih, pernyataan ini sebagai evaluasi dari Pemilu 2019 agar penanganan kesehatan jiwa calon legislatif yang stres karena gagal menjadi lebih baik pada 2024 ini.
Maka dari itu, dia mendukung adanya fasilitas di puskesmas maupun rumah sakit untuk menyediakan layanan psikolog atau semacamnya demi kesehatan jiwa peserta pemilu.
“Kecenderungan orang stres meningkat pasca pemilu dan diharapkan layanan di rumah sakit jiwa harus siap menerimanya,” tuturnya.
Senada, anggota DPRD DKI Elva Farhi Qolbina mendukung agar fasilitas kesehatan di setiap puskesmas maupun rumah sakit ditingkatkan terutama terkait isu kesehatan mental.
Dalam kesempatan itu dia juga mengingatkan agar para caleg bisa mengutamakan kesehatan mental maupun fisik selama penyelenggaraan pemilu.
“Jabatan adalah amanah, kesehatan mental yang utama sehingga apa pun hasil pemilu, semoga bisa diterima dengan lapang dada bagi seluruh caleg,” ujar Elva.
Diketahui, Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Grogol, Jakarta Barat siap menangani pasien umum maupun calon legislatif yang mengalami kegagalan saat pemilu nanti.
Adapun masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung serentak pada 14 Februari 2024
Sebelumnya, KPU DKI menggandeng Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk menyediakan fasilitas demi meningkatkan kesehatan bagi petugas KPPS pada Pemilu 2024.
“Intinya KPPS mendapatkan pemeriksaan kesehatan lebih layak dari yang sebelumnya, tidak sekadar dinyatakan sehat dari hasil wawancara,” kata Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata. (ndi)
