Warga Berita – Waketum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan sikap capres nomor urut 1 Anies Baswedan terkait Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah jelas. Dia menilai Anies jelas tidak setuju dengan IKN.
“Mas Anies sekarang sudah jelas sikapnya tidak setuju dengan IKN. Tidak melanjutkan IKN maka berarti tidak melaksanakan UU Nomor 3 tahun 2023 tentang IKN,” kata Viva Yoga kepada wartawan, Senin (4/12/2023).
Viva menyebut pemindahan ibu kota bukan berarti Jakarta akan menjadi kota mati. Dia mengatakan memindahkan ibu kota justru menyelamatkan Jakarta.
“Memindahkan ibu kota negara tidak berarti Jakarta akan menjadi kota mati dan sunyi. Justru hal itu untuk menyelamatkan Jakarta,” tutur Viva Yoga.
“Membangun IKN bukan hanya dilihat dari perspektif ekonomi, pemerataan dan keadilan sosial. Banyak spektrum. Dari perspektif konservasi juga penting. Soal air, tanah, dan kesehatan masyarakat Jakarta,” sambungnya.
Dia mengatakan kondisi tanah di Jakarta semakin memprihatinkan. Permukaan tanah di Jakarta, katanya, terus menurun.
“Air tanah di satu kilometer persegi terus disedot oleh sebagian besar 15 ribu orang sehingga permukaan tanah di DKI amblas 6-18 Cm persegi per tahun. Ada yang khawatir jika DKI akan diprediksi tenggelam kalau tak ada perubahan radikal. Dampak berikutnya adalah limbah warga DKI 7.500 ton perhari sebesar gunung,” kata dia.
Menurutnya IKN bukan memindahkan Jakarta ke kota baru. Dia mengatakan IKN akan memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat ekonomi dan bisnis. Viva merinci beberapa negara di dunia yang berhasil menjalani kebijakan itu.
“Contoh beberapa negara yang telah menjalani kebijakan tersebut di antaranya adalah Australia (Sydney-Canberra), New Zealand (Auckland-Wellington), AS (Washington-New York). Mereka sudah terlebih dahulu membuat kebijakan memisahkan ibu kota pemerintahan dan pusat ekonomi dan bisnis,” ujar Viva.
Viva mengatakan IKN dibangun sebagai bentuk pemerataan infrastruktur. Dia berharap program tersebut membuat kemakmuran di Indonesia bisa tercapai.
“Proyek strategis ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah,” tutur Viva.
“Semoga saja dengan kebijakan yang sinergis ini dapat mempercepat kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” sambungnya.
Sebelumnya, Anies sudah berulang kali mengkritik pembangunan IKN. Misalnya, saat Anies menghadiri acara di UMS Surakarta, pada Rabu (22/11). Anies ditanyakan oleh para panelis acara tersebut apakah pembangunan IKN prospektif bagi Indonesia.
Anies lantas menjawab bahwa tujuan membangun kota baru tidak akan menghasilkan pemerataan baru. Menurutnya, pembangunan kota baru hanya membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya.
“Yang IKN tadi, saya numpang jawab statement itu. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru, mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya,” jawab Anies.
“Jadi Warga Berita tujuan mau memeratakan Indonesia tidak, kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil jadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan,” ucapnya.****
