“Revolusi Mental ramai dibahas di 2014, dan ada artikel yang ditulis oleh Pak Jokowi tanggal 10 Mei 2014,” kata Anies, saat acara “Desak Anies”, di Semarang, Jawa Tengah, Senin malam.
Dilansir dari situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika, gagasan Revolusi Mental sebenarnya pertama kali dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1956, karena melihat revolusi nasional Indonesia saat itu sedang mandek.
Anies menyampaikan banyak poin-poin gagasan baik yang disampaikan Presiden Jokowi pada artikel di sebuah surat kabar itu, seperti kemandirian dan reformasi ekonomi, kemudian kebijakan investasi luar negeri sumber daya alam (SDA) agar tidak dijarah perusahaan asing.
“Kemudian, birokrasi harusnya menggunakan sistem politik yang bebas KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Artinya, tidak ada ‘ordal’ (orang dalam). Kita semua melihat sekarang masih banyak (fenomena, Red.) ‘ordal’,” katanya lagi.
Bahkan, kata dia pula, baru saja ramai soal uang kuliah tunggal (UKT) yang mahal dan ada mahasiswa yang jika tidak bisa membayar UKT dianjurkan untuk memanfaatkan layanan pinjaman “online” (pinjol).
“Akhir-akhir ini, temen-temen inget UKT? Ada yang tidak bayar UKT dianjurkan pinjam ‘online’. Itu melesetnya jauh sekali dari ‘spirit’ yang ada di Revolusi Mental,” katanya.
Menurut dia, kunci dari Revolusi Mental sebagaimana artikel yang ditulis tersebut sebenarnya adalah contoh dan keteladanan dari pemimpin.
“Itu kalimat di situ. Bahasa kita ‘ing ngarso sung tuladha’. Yang di depan harus memberi contoh. Jadi, kami melihat ini sebagai PR (pekerjaan rumah) yang harus dituntaskan,” katanya lagi.
Ide tentang Revolusi Mental, diakuinya, adalah gagasan yang baik, tetapi sayangnya dalam perjalanannya tidak lagi menjadi fokus perhatian dan pegangan.
“Saya melihat ini (Revolusi Mental, Red.) sebuah gagasan yang baik, tapi belum terlaksana dengan baik. Insya Allah, ketika kami bertugas itu dituntaskan supaya menjadi kenyataan di Indonesia,” kata Anies Baswedan pula.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 14 November 2023 telah menetapkan tiga pasangan capres dan cawapres menjadi peserta Pilpres 2024.
Ketiganya adalah pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
Baca juga: Anies : Negara jangan perhitungan dengan rakyat
