Warga Berita – Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan akronim AMIN menyatakan kesiapan untuk menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan agenda Penguatan Anti Korupsi bagi Penyelenggara Negara ber-Integritas (Paku Integritas) pada 17 Januari 2024 di Jakarta.
“Insya Allah hadir. Dari sini (Makassar) langsung ke sana (Jakarta), tidak ada persiapan khusus itu,” kata Anies seusai dijamu makam malam oleh HM Jusuf Kalla di Restoran Kayubangkoa Jalan Haji Bau Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (16/1).
Anies Baswedan berada di Sulsel untuk melaksanakan kampanye di Lapangan Cina, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone dan menghadiri undangan Wapres ke-10 dan ke-12 HM Jusuf Kalla untuk menghadiri hari jadi pesantren DDI Mangkoso di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan pada 17 Januari 2024.
Sebelumnya, lembaga anti rasuah ini mengundang tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pemilu 2024 untuk Penguatan Anti Korupsi bagi Penyelenggara Negara ber-Integritas (Paku Integritas) pada 7 Januari 2024.
Ketiga pasangan calon peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan ketiga pasangan calon peserta Pilpres 2024 telah mengonfirmasi hadir memenuhi undangan pembekalan antikorupsi Paku Integritas oleh KPK.
“Pasangan calon presiden dan wakil presiden sudah mengonfirmasi nanti akan hadir,” kata Ali Fikri di Jakarta, Selasa (9/1).
Ali menjelaskan kegiatan tersebut bukan merupakan sarana untuk saling adu gagasan pemberantasan korupsi, melainkan pembekalan antikorupsi serta penyampaian komitmen masing-masing kandidat untuk pemberantasan korupsi.
Paku Integritas akan diakhiri dengan penandatanganan pakta integritas pemberantasan korupsi. Paku Integritas itu nanti juga dihadiri oleh pihak dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Paku Integritas merupakan program KPK sejak tahun 2021 melalui Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat untuk menguatkan komitmen antikorupsi dari para penyelenggara negara.[prs]
