Akibat Salah Kelola » Warga Berita

JAKARTA, WargaBerita – Pemerintah Indonesia makin terjerat utang luar negeri yang jumlahnya, sampai dengan kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir, sekitar 8.500 triliun.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono.

Pasalnya, menurut Yusuf Wibisono, utang pemerintah sudah mencapai Rp 8.041 triliun per 30 November 2023.

“Luar biasa sekali ketergantungan kita kepada utang di era Presiden Jokowi, nanti beliau melanjutkan (menjabat sebagai Presiden) sampai Oktober, perkirakan saya mencapai Rp 8.500 triliun utang kita,” ujar Yusuf pada acara diskusi akhir tahun yang diselenggarakan di Gedung Tempo, Jumat (29/12/2023).

Walaupun pemerintah mengaku total utang tersebut masih aman, Yusuf menilai besarnya utang pemerintah itu masih berat, yang mana nantinya dapat berujung pada terhambatnya pembangunan.

“Kalau dibilang utang kita aman, masih terkontrol, ya betul, tapi kemudian itu banyak menghambat agenda-agenda pembangunan, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan sosial, penanggulangan kemiskinan, jaminan sosial, dan pendidikan serta kesehatan, itu banyak terhambat,” tuturnya.

Menurutnya, banyak pembangunan di era Presiden Jokowi yang “arahnya keliru” dan banyak anggaran besar yang ternyata mengambil dari pihak swasta, bukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Ini jadi catatan penting buat kita ya, BUMN kita sekarang sakit. Kondisi ekonominya memprihatinkan, terancam bangkrut karena dipaksa membangun infrastruktur yang tidak laku, atau yang sebenarnya ‘tidak layak’ secara ekonomi tapi dipaksa dibangun. Sekarang kondisi keuangannya bleeding, berdarah-darah,” kata pengamat itu.

Di sisi lain, Yusuf menilai sebenarnya pemerintah memiliki potensi besar dalam APBN. Anggaran yang ada dalam APBN itu cukup besar apabila dikelola dengan cukup baik.

“Ini ada salah kelola kalo menurut saya,” ucapnya.