SERANG,Warga Berita – Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Erwin Salpa Riansi menilai deklarasi sejumlah kampus yang mengkritik Pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan sarat politis.
Ada pun sejumlah kampus yang melakukan deklarasi kritik Jokowi yaitu Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Islam Indonesia (UII).
Erwin mengatakan, deklarasi untuk mengkritik Jokowi menjelang Pemilu terkesan sarat politis. Pasalnya, kondisi menjelang pemilu itu dinilai sangat sensitif.
“Pada dasarnya saya sangat bersepakat bahwa kampus memang harus menjadi bagian dari kontrol pemerintahan. Namun demikian apa yang dilakukan hari ini justru begitu sarat politis, kondisi menjelang pemilu ini begitu sensitif,” ujarnya, Minggu 4 Februari 2024.
Menurutnya, sebagai akademisi seharusnya dapat mengedepankan objektivitas. Hal itu dilakukan, agar jangan sampai menguntungkan sebagian kelompok semata.
Erwin juga turut menyayangkan apa yang dilakukan sejumlah kampus tersebut dan dinilainya latah karena hanya ikut-ikutan saja.
“Sedangkan saya yang sehari-hari bersama mahasiswa menilai, bahwa kita (birokrat kampus) memang sudah terlalu lama mengeksklusifkan diri. Ini akan mengundang tanda tanya di masyarakat luas,” katanya.
Ia mempertanyakan terkait isu yang sempat mencuat sebelumnya, seperti buruh, petani dan gerakan elemen lainnya saat menolak Omnibuslaw. Begitu juga yang terjadi pada isu-isu lainnya yang menimbulkan gerakan elemen masyarakat yang cukup besar.
“Kawan-kawan buruh, petani, masyarakat adat akan mempertanyakan di mana kita saat isu omnibuslaw? Di mana kita saat isu pelemahan KPK? Bahkan mahasiswa juga akan mempertanyakan di mana kita saat mahasiswa melakukan pergerakan mengenai UKT yang mahal? Mengapa hanya pada momen yang begitu politis ini kita antusias,” katanya.
Ia menuturkan, apabila akademisi maupun kampus ingin mengawal jalannya roda pemerintahan Indonesia, harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Tidak hanya di momen-momen tertentu saja, seperti saat ini.
“Jangan sampai pergerakan yang hari ini kita buat justru benar-benar menjadi pergerakan politis yang apabila nanti setelah terpilihnya kembali pemimpin baru, kita sibuk kembali menjalankan agenda-agenda administratif, mengikuti atau bahkan menjilat pemerintahan ke depan untuk berbagai agenda tanpa mengedepankan objektivitas dan melupakan untuk menjadi agen kritis pemerintah,” tuturnya.
Ia berharap, apa pun yang terjadi kondisi perpolitikan Indonesia saat ini, tidak memperkeruh keadaan atau pun memecah belah bangsa.
“Dalam sistem demokratis, kedaulatan sepenuhnya dimiliki rakyat, biarkan rakyat menilai dan memilih tanpa intervensi yang membuat semakin kebingungan,” ujarnya.
Reporter: Nahrul Muhilmi
Editor: Aas Arbi
SERANG,Warga Berita – Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Erwin Salpa Riansi menilai deklarasi sejumlah kampus yang mengkritik Pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan sarat politis.
Ada pun sejumlah kampus yang melakukan deklarasi kritik Jokowi yaitu Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Islam Indonesia (UII).
Erwin mengatakan, deklarasi untuk mengkritik Jokowi menjelang Pemilu terkesan sarat politis. Pasalnya, kondisi menjelang pemilu itu dinilai sangat sensitif.
“Pada dasarnya saya sangat bersepakat bahwa kampus memang harus menjadi bagian dari kontrol pemerintahan. Namun demikian apa yang dilakukan hari ini justru begitu sarat politis, kondisi menjelang pemilu ini begitu sensitif,” ujarnya, Minggu 4 Februari 2024.
Menurutnya, sebagai akademisi seharusnya dapat mengedepankan objektivitas. Hal itu dilakukan, agar jangan sampai menguntungkan sebagian kelompok semata.
Erwin juga turut menyayangkan apa yang dilakukan sejumlah kampus tersebut dan dinilainya latah karena hanya ikut-ikutan saja.
“Sedangkan saya yang sehari-hari bersama mahasiswa menilai, bahwa kita (birokrat kampus) memang sudah terlalu lama mengeksklusifkan diri. Ini akan mengundang tanda tanya di masyarakat luas,” katanya.
Ia mempertanyakan terkait isu yang sempat mencuat sebelumnya, seperti buruh, petani dan gerakan elemen lainnya saat menolak Omnibuslaw. Begitu juga yang terjadi pada isu-isu lainnya yang menimbulkan gerakan elemen masyarakat yang cukup besar.
“Kawan-kawan buruh, petani, masyarakat adat akan mempertanyakan di mana kita saat isu omnibuslaw? Di mana kita saat isu pelemahan KPK? Bahkan mahasiswa juga akan mempertanyakan di mana kita saat mahasiswa melakukan pergerakan mengenai UKT yang mahal? Mengapa hanya pada momen yang begitu politis ini kita antusias,” katanya.
Ia menuturkan, apabila akademisi maupun kampus ingin mengawal jalannya roda pemerintahan Indonesia, harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Tidak hanya di momen-momen tertentu saja, seperti saat ini.
“Jangan sampai pergerakan yang hari ini kita buat justru benar-benar menjadi pergerakan politis yang apabila nanti setelah terpilihnya kembali pemimpin baru, kita sibuk kembali menjalankan agenda-agenda administratif, mengikuti atau bahkan menjilat pemerintahan ke depan untuk berbagai agenda tanpa mengedepankan objektivitas dan melupakan untuk menjadi agen kritis pemerintah,” tuturnya.
Ia berharap, apa pun yang terjadi kondisi perpolitikan Indonesia saat ini, tidak memperkeruh keadaan atau pun memecah belah bangsa.
“Dalam sistem demokratis, kedaulatan sepenuhnya dimiliki rakyat, biarkan rakyat menilai dan memilih tanpa intervensi yang membuat semakin kebingungan,” ujarnya.
Reporter: Nahrul Muhilmi
Editor: Aas Arbi
