“Itu sifatnya antisipasi, belum tentu dilaksanakan,” katanya, di sela melakukan tinjauan di RSUD KRMT Wongsonegoro, Semarang, Jumat.
Menurut dia, nanti akan dilihat kalau memang dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan ternyata tidak mencukupi, misalnya hasil panen tidak bagus maka bisa saja dilakukan.
“Kalau memang dalam rangka mencukupi kebutuhan itu panennya kurang bagus, ada kekurangan. Dalam rangka mencukupi itu,” katanya.
“Intinya, kalau itu terpaksa, itu dilakukan, dan kami akan lihat panen-panen yang akan terjadi nanti seperti apa,” lanjutnya.
Mengenai jumlah impor beras, kata dia, tentunya akan disesuaikan dengan kebutuhan nantinya, apalagi nanti juga melihat dampak fenomena El Nino terhadap sektor pertanian.
“Antisipasi akibat daripada El Nino, kalau terjadi seperti yang dikhawatirkan berarti harus impor sampai 5 juta ton. Sebab, kalau tidak tercukupi kan jadi masalah,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan Indonesia berpotensi untuk mengimpor beras hingga 5 juta ton pada 2024 akibat tantangan pertanian yang semakin kompleks dan potensi krisis pangan dunia.
Meningkatnya permintaan akan pangan pascapandemi COVID-19 menyebabkan harga pangan semakin mahal yang dapat mendorong terjadinya darurat pangan global dan dapat berpotensi mengancam stabilitas sosial ekonomi dan politik Indonesia.
Pada 2023, kata Mentan, Indonesia telah memutuskan untuk mengimpor 3,5 juta ton beras, dan berpeluang mencapai 5 juta tahun 2024.
Pemerintah Indonesia pada awalnya hanya mengimpor 2 juta ton yang proses importasinya sudah dimulai sejak awal 2023.
Namun, demi menjaga stabilisasi harga dan pasokan beras jelang akhir 2023 dan pesta demokrasi pemilu yang akan terjadi pada Februari 2024, pemerintah kembali memutuskan untuk mengimpor beras 1,5 juta ton lagi sehingga total impor beras pada 2023 mencapai 3,5 juta ton.
Selain ada restriksi ekspor dari negara-negara produsen pangan, El Nino yang berdampak terhadap penurunan produksi beras dari yang tahun lalu 31 juta ton dan menjadi 30 juta ton pada tahun ini menjadi alasan pemerintah untuk kembali menambah kuota impor.
