Warga Berita, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan insentif fiskal senilai Rp5,79 miliar, atas kinerjanya dalam penghapusan kemiskinan ekstrem.
Penghargaan diserahkan Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, saat Rapat Koordinasi Nasional dan Penyerahan Insentif Fiskal Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Berjalan 2023, di Istana Wakil Presiden, Kamis (9/11/2023).
Pemprov Jateng mendapatkan penghargaan tersebut karena pencapaian kinerja dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem dinilai baik. Selain itu, Pemprov Jateng patuh dalam melakukan verifikasi data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE), dan melaporkan pelaksanaannya. Bahkan, alokasi anggaran APBD maupun penunjangnya, juga berpihak pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, akan terus digenjot hingga akhir 2024. Caranya, dengan mengintervensi delapan komponen sasaran, yaitu RTLH, listrik, sumber air, jamban, stunting, anak tidak sekolah, disabilitas, dan individu tidak bekerja.
Pendanaan untuk melakukan intervensi tersebut, imbuh Nana, tidak hanya mengandalkan anggaran negara. Pemprov Jateng juga melibatkan pihak swasta, lembaga amil zakat, dan masyarakat.
“Sesuai target nasional, pada akhir 2024 nanti, kita memaksimalkan untuk mencapai nol persen untuk kemiskinan ekstrem,” tuturnya.
Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin menekankan, pimpinan daerah memiliki peran krusial dalam menyusun program dan kegiatan, serta keberpihakan anggaran daerah, untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Apalagi, waktu untuk menuju target nol persen kemiskinan ekstrem, hanya tersisa satu tahun.
“Saya minta agar konsistensi seluruh pimpinan daerah tetap terjaga. Utamanya, dalam melaksanakan strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan keberlanjutan kelompok masyarakat miskin ekstrem, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan,” sorot Ma’ruf .
Selain itu, menurutnya, juga perlu melakukan pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan aspek pertumbuhan, keadilan sosial, dan keterjangkauan. Semua itu agar menjadi perhatian bersama.
Wapres menilai, berbagai langkah konkret untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem, sudah mulai tampak. Berdasarkan data BPS, per Maret 2023 angka kemiskinan ekstrem menyisakan 1,12 persen. Pada 2018, angkanya masih sebesar 3,6 persen.
“Pekerjaan rumah kita adalah menjaga tren penurunan ini hingga dapat tercapai. Semua upaya ini hanya mungkin terwujud melalui kolaborasi dan kerja sama, kerja keras seluruh pemangku kepentingan. Kerja aktif seluruh kepala daerah, menjadi prasyarat mutlak tercapainya target penurunan kemiskinan ekstrem,” tandasnya.
(dtk)
