DISKUSI PERDA : Komisi D berdiskusi dengan Dishub Kota Cirebon terkait revisi Raperda No 1/2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.(foto: mentaripagi)
CIREBON – Rombongan Komisi D DPRD Jateng melakukan kunjungan studi banding ke Kota Cirebon guna mendapatkan data dan informasi dalam penguatan materi perubahan Raperda No 1/2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. DPRD Bersama Pemprov Jateng akan merevisi perda tersebut untuk disempurnakan menjadi Raperda Penyelenggaraan Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
Kunjungan, Jumat (1/3/2024) dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan itu, Ketua Komisi D Alwin Basri beserta rombongan diterima oleh Sekretaris Dishub Pujianto Wahyu Utomo.
Kepada Komisi D, Pujianto Wahyu Utomo mengungkapkan, Pemkot Cirebon telah memiliki Perda No 2/2019 tentang Penyelenggraan Perhubungan. Peraturan tersebut merupakan mandat dari UU No 3/2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2/2022 tentang Cipta Kerja. Selain itu proses penyusunan perda dalam perda baru ini juga mengurai berbagai permasalahan transportasi di kota ini.
Beberapa permasalahan yang muncul, lanjut dia, di antaranya macet diakibatkan banyaknya kantong parkir liar, penerangan jalan masih belum maksimal, belum ada tanda untuk jalur sepeda, dan minimalisnya jalan untuk pejalan kaki. Problem tersebut terangkum dalam indeks kualitas lingkungan hidup.
Dalam Perda Penyelenggaraan Perhubungan yang disusun Dishub Cirebon mengatur banyak hal. Mulai dari penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, penyelenggaraan sistem manajemen transportasi cerdas di bidang lalu lintas dan angkutan. Termasuk penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, penyelenggaraan sistem informasi dan telekomunikasi di bidang perhubungan,dan masih banyak lagi.
Salah satu fokus yg ingin dioptimalkan Dishub Kota Cirebon dalam Raperda ini yaitu penerimaan pendapatan melalui pajak kendaraan bermotor/PKB. Saat ini sedang dilakukan kajian untuk memastikan itu.
Mendengar hal itu Alwin Basri memberikan apresiasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon dalam hal pengawasan dan monitoring transportasi darat, laut, udara, bidang keselamatan, dan bidang sarpras transportasi.
“Kami berupaya mengumpulkan data dan informasi untuk kemudian dikomparasikan dengan materi draf. Supaya bisa menguatkan pasal per pasal, diharapkan hasil revisi Perda Penyelenggara Perhubungan bisa lebih komprehensif,” kata dia.(mentari/priyanto)
DISKUSI PERDA : Komisi D berdiskusi dengan Dishub Kota Cirebon terkait revisi Raperda No 1/2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.(foto: mentaripagi)
CIREBON – Rombongan Komisi D DPRD Jateng melakukan kunjungan studi banding ke Kota Cirebon guna mendapatkan data dan informasi dalam penguatan materi perubahan Raperda No 1/2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. DPRD Bersama Pemprov Jateng akan merevisi perda tersebut untuk disempurnakan menjadi Raperda Penyelenggaraan Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
Kunjungan, Jumat (1/3/2024) dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan itu, Ketua Komisi D Alwin Basri beserta rombongan diterima oleh Sekretaris Dishub Pujianto Wahyu Utomo.
Kepada Komisi D, Pujianto Wahyu Utomo mengungkapkan, Pemkot Cirebon telah memiliki Perda No 2/2019 tentang Penyelenggraan Perhubungan. Peraturan tersebut merupakan mandat dari UU No 3/2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2/2022 tentang Cipta Kerja. Selain itu proses penyusunan perda dalam perda baru ini juga mengurai berbagai permasalahan transportasi di kota ini.
Beberapa permasalahan yang muncul, lanjut dia, di antaranya macet diakibatkan banyaknya kantong parkir liar, penerangan jalan masih belum maksimal, belum ada tanda untuk jalur sepeda, dan minimalisnya jalan untuk pejalan kaki. Problem tersebut terangkum dalam indeks kualitas lingkungan hidup.
Dalam Perda Penyelenggaraan Perhubungan yang disusun Dishub Cirebon mengatur banyak hal. Mulai dari penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, penyelenggaraan sistem manajemen transportasi cerdas di bidang lalu lintas dan angkutan. Termasuk penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, penyelenggaraan sistem informasi dan telekomunikasi di bidang perhubungan,dan masih banyak lagi.
Salah satu fokus yg ingin dioptimalkan Dishub Kota Cirebon dalam Raperda ini yaitu penerimaan pendapatan melalui pajak kendaraan bermotor/PKB. Saat ini sedang dilakukan kajian untuk memastikan itu.
Mendengar hal itu Alwin Basri memberikan apresiasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon dalam hal pengawasan dan monitoring transportasi darat, laut, udara, bidang keselamatan, dan bidang sarpras transportasi.
“Kami berupaya mengumpulkan data dan informasi untuk kemudian dikomparasikan dengan materi draf. Supaya bisa menguatkan pasal per pasal, diharapkan hasil revisi Perda Penyelenggara Perhubungan bisa lebih komprehensif,” kata dia.(mentari/priyanto)
