“Sebetulnya FPRB di Kudus sudah terbentuk sejak pertengahan 2023, akan tetapi baru bisa diadakan rapat koordinasi hari ini (31/1),” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kudus Mundir di Kudus, Rabu.
Ia mengungkapkan rapat koordinasi tersebut dalam rangka pelaksanaan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
Apalagi, kata dia, FPRB melibatkan banyak pihak mulai dari perwakilan perguruan tinggi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawatan Nasional Indonesia (PPNI), sejumlah organisasi masyarakat, dan Rotari.
Melalui rapat koordinasi tersebut, lanjut dia, diharapkan terbentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sehingga nantinya tersusun program kegiatan terkait pengurangan risiko bencana alam selama setahun.
Untuk anggaran, kata dia, bisa mengoptimalkan program tanggung jawab sosial perusahaan (Coorporate Social Responsibility/CSR) dari perusahaan di Kudus.
“Harapan kami program kerjanya tidak perlu besar, cukup yang sederhana dan nantinya bisa dilaksanakan, baik untuk membantu penanganan maupun pengurangan risiko bencana,” ujarnya.
Ia juga berharap kehadiran FPRB bisa membantu BPBD melakukan edukasi masyarakat tentang upaya pencegahan, penanganan, hingga pemulihan setelah bencana.
Terlebih lagi di Kabupaten Kudus memiliki potensi bencana alam mulai dari banjir, tanah longsor, hingga angin kencang yang beberapa pekan terakhir terjadi di beberapa desa di Kabupaten Kudus.
“Tentunya upaya antisipasi dan penanganan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama, karena dampaknya juga ikut dirasakan banyak pihak,” ujarnya.
