UNS – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia (RI) bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menggelar Nyimak dan Bicara Kebijakan Fiskal Kemenkeu yang diikuti oleh lebih dari 250 mahasiswa di Aula Gedung Suhardi FEB UNS.
Serangkaian kegiatan dengan mengambil tema Unlocking Creativity, Innovations for a Sustainable telah terselenggara, diantaranya penandatanganan kerja sama Warga Berita FEB UNS dan Kemenkeu, conference perekonomian terkini dan arah kebijakan fiskal, talkshow ekonomi kreatif dan dukungan APBN, serta peresmian Fiscal Corner.
Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan UNS, Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S. dalam sambutannya mengatakan bahwa Kemenkeu sudah saatnya menggandeng FEB dan fakultas lain di UNS untuk maju bersama-sama mengembangkan SDM baik di UNS maupun Kemenkeu.
Prof. Yunus juga memandang bahwa fitur-fitur di Fiscal Corner yang telah digagas oleh Kemenkeu dan FEB UNS sangat mendukung bagi pelaksanaan perkuliahan di FEB terutama pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
“Di fitur-fitur Fiscal Corner yang akan diisi dengan adanya materi perkuliahan itu sangat penting karena untuk kerja sama di kampus ada MBKM, mahasiswa diberi kesempatan 1 sampai 2 semester untuk beraktivitas di luar kampus, dosennya juga demikian boleh mengajar di luar kampus baik sebagai pengajar maupun sebagai konsultan dan sebagai tutor,” terang Prof. Yunus.
Menurutnya, perguruan tinggi memiliki SDM yang berlebih sehingga menjadi motor pendorong untuk memajukan inovasi-inovasi dalam melakukan penelitian. Untuk ini, UNS memberikan seluas-luasnya bagi Kemenkeu untuk berkolaborasi.
Sementara itu, Tri Wahyuningsih, Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Tengah (Jateng) di hadapan peserta yang mayoritas mahasiswa menegaskan bahwa Kemenkeu merupakan institusi yang diberikan mandat untuk mengelola kebijakan fiskal atau menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara di dalam pemerintahan yang tentunya dalam kapasitas membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Dikatakan, amanah yang diemban oleh Kemenkeu adalah mengelola APBN yang merupakan uang rakyat Indonesia yang digunakan tentunya untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Lebih lanjut, dijelaskan pertumbuhan ekonomi global berdampak pada ekonomi khususnya di Jateng, namun APBN mampu berperan menjadi peredam. APBN dapat menjadi peredam benturan atas risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat
“Jika kita lihat kinerja APBN tahun 2023 yang sehat dan terjaga kuat serta momentum pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan pijakan kuat bagi APBN, dalam rangka mencapai target pembangunan Jawa Tengah di tahun 2024. Penerimaan APBN Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember 2023 berhasil mencapai Rp111,85 triliun atau 105,73% dari target serta realisasi belanja APBN mencapai 108,57 triliun atau 97,63% dari pagu. Selain itu, kemanfaatan APBN di dalam pembangunan provinsi Jawa Tengah diantaranya adalah sebagai instrumen di dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi” paparnya.
Saat ini Kemenkeu telah lebih dekat dengan mahasiswa ditandai dengan adanya Fiscal Corner yang merupakan wadah atau ruang bersama dengan mahasiswa untuk mengetahui lebih mendalam tentang Kemenkeu ataupun terkait APBN.
Dia juga mengingatkan agar mahasiswa membangun koneksi dan lingkungan yang dapat menjadi support system untuk berkembang dan maju, salah satunya adalah dengan menjadi anggota dari komunitas yang berkualitas dan berdampak positif. Saat ini Kemenkeu telah membina Komunitas Uang Kita atau Komunita yaitu sebagai wadah generasi produktif yang memahami kebijakan pengelolaan uang.
Pada sesi conference, Analis Kebijakan Ahli Madya BKF, Dewi Puspita menyampaikan overview mengenai kondisi perekonomian terkini dan arah strategi pemerintah dalam beberapa tahun ke depan. Kepada generasi muda, beliau berpesan agar senantiasa produktif, kreatif, inovatif, dan berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
Selanjutnya, pada sesi talk show, Heru Mataya, pelaku industri kreatif di Solo, menyatakan bahwa kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia merupakan potensi yang besar dalam pengembangan industri kreatif. “Potensi itu (Ekonomi Kreatif) sudah sangat banyak sekali ya, artinya memang Indonesia itu negara yang sangat kaya terhadap seni budayanya dan memang dia juga sudah sangat ratusan tahun ada. Menurut saya ketika kita sekarang ini ada era industri kreatif saya pikir memang tinggal bagaimana kita mengolah yang ada, pusaka-pusaka nusantara kita itu menjadi bagian dalam atas proses-proses kreatif yang kita laksanakan,” jelas Heru.
Sependapat dengan pernyataan tersebut, Analis Kebijakan Ahli Pertama BKF, M. Olgiano juga menyatakan jika kekayaan budaya dieksplorasi dan dioptimalkan dengan baik, maka akan berpengaruh pada perekonomian. “Bayangin kalau budaya Indonesia yang demikian ragam, bisa dieksplorasi lebih, bisa dibuat cerita, dibuat film, dibuat animasi itu bisa memberikan efek (perekonomian),” ujar Olgi.
Sementara itu, Direktur Kreatif Nussa Rarra, Bony Wirasmono, mengapresiasi pelaksanaan Nyimak dan Bicara Kebijakan Fiskal sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah pada industri kreatif. “Acara-acara seperti ini merupakan salah satu dukungan ya buat kami di pelaku industri kreatif ini untuk mendapatkan exposure yang lebih, karena memang di industri ini terutama di animasi, ini industri sangat muda banget,” tutup Bony.
Masih dalam rangkaian kegiatan Nyimak dan Bicara Fiskal Kemenkeu, telah dilaksanakan penandatanganan kerja sama Warga Berita Perwakilan Kemenkeu Provinsi Jawa Tengah dengan FEB UNS tentang Fiscal Corner.
Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, S.H., M.Hum., Kepala Perwakilan Kemenkeu Jateng dan Prof. Drs. Djoko Suhardjanto, M,Com. (Hons), Ph.D, Ak, Dekan FEB UNS .
Perjanjian kerja sama tersebut bertujuan untuk menyediakan wadah dalam penyelenggaraan kegiatan pengkajian, penelitian, pelatihan dan edukasi serta publikasi terkait keuangan negara di lingkungan perguruan tinggi.
Selain itu, juga sebagai bentuk komitmen sivitas akademika dalam mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. HUMAS UNS
Redaktur: Dwi Hastuti
UNS – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia (RI) bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menggelar Nyimak dan Bicara Kebijakan Fiskal Kemenkeu yang diikuti oleh lebih dari 250 mahasiswa di Aula Gedung Suhardi FEB UNS.
Serangkaian kegiatan dengan mengambil tema Unlocking Creativity, Innovations for a Sustainable telah terselenggara, diantaranya penandatanganan kerja sama Warga Berita FEB UNS dan Kemenkeu, conference perekonomian terkini dan arah kebijakan fiskal, talkshow ekonomi kreatif dan dukungan APBN, serta peresmian Fiscal Corner.
Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan UNS, Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S. dalam sambutannya mengatakan bahwa Kemenkeu sudah saatnya menggandeng FEB dan fakultas lain di UNS untuk maju bersama-sama mengembangkan SDM baik di UNS maupun Kemenkeu.
Prof. Yunus juga memandang bahwa fitur-fitur di Fiscal Corner yang telah digagas oleh Kemenkeu dan FEB UNS sangat mendukung bagi pelaksanaan perkuliahan di FEB terutama pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
“Di fitur-fitur Fiscal Corner yang akan diisi dengan adanya materi perkuliahan itu sangat penting karena untuk kerja sama di kampus ada MBKM, mahasiswa diberi kesempatan 1 sampai 2 semester untuk beraktivitas di luar kampus, dosennya juga demikian boleh mengajar di luar kampus baik sebagai pengajar maupun sebagai konsultan dan sebagai tutor,” terang Prof. Yunus.
Menurutnya, perguruan tinggi memiliki SDM yang berlebih sehingga menjadi motor pendorong untuk memajukan inovasi-inovasi dalam melakukan penelitian. Untuk ini, UNS memberikan seluas-luasnya bagi Kemenkeu untuk berkolaborasi.
Sementara itu, Tri Wahyuningsih, Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Tengah (Jateng) di hadapan peserta yang mayoritas mahasiswa menegaskan bahwa Kemenkeu merupakan institusi yang diberikan mandat untuk mengelola kebijakan fiskal atau menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara di dalam pemerintahan yang tentunya dalam kapasitas membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Dikatakan, amanah yang diemban oleh Kemenkeu adalah mengelola APBN yang merupakan uang rakyat Indonesia yang digunakan tentunya untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Lebih lanjut, dijelaskan pertumbuhan ekonomi global berdampak pada ekonomi khususnya di Jateng, namun APBN mampu berperan menjadi peredam. APBN dapat menjadi peredam benturan atas risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat
“Jika kita lihat kinerja APBN tahun 2023 yang sehat dan terjaga kuat serta momentum pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan pijakan kuat bagi APBN, dalam rangka mencapai target pembangunan Jawa Tengah di tahun 2024. Penerimaan APBN Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember 2023 berhasil mencapai Rp111,85 triliun atau 105,73% dari target serta realisasi belanja APBN mencapai 108,57 triliun atau 97,63% dari pagu. Selain itu, kemanfaatan APBN di dalam pembangunan provinsi Jawa Tengah diantaranya adalah sebagai instrumen di dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi” paparnya.
Saat ini Kemenkeu telah lebih dekat dengan mahasiswa ditandai dengan adanya Fiscal Corner yang merupakan wadah atau ruang bersama dengan mahasiswa untuk mengetahui lebih mendalam tentang Kemenkeu ataupun terkait APBN.
Dia juga mengingatkan agar mahasiswa membangun koneksi dan lingkungan yang dapat menjadi support system untuk berkembang dan maju, salah satunya adalah dengan menjadi anggota dari komunitas yang berkualitas dan berdampak positif. Saat ini Kemenkeu telah membina Komunitas Uang Kita atau Komunita yaitu sebagai wadah generasi produktif yang memahami kebijakan pengelolaan uang.
Pada sesi conference, Analis Kebijakan Ahli Madya BKF, Dewi Puspita menyampaikan overview mengenai kondisi perekonomian terkini dan arah strategi pemerintah dalam beberapa tahun ke depan. Kepada generasi muda, beliau berpesan agar senantiasa produktif, kreatif, inovatif, dan berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
Selanjutnya, pada sesi talk show, Heru Mataya, pelaku industri kreatif di Solo, menyatakan bahwa kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia merupakan potensi yang besar dalam pengembangan industri kreatif. “Potensi itu (Ekonomi Kreatif) sudah sangat banyak sekali ya, artinya memang Indonesia itu negara yang sangat kaya terhadap seni budayanya dan memang dia juga sudah sangat ratusan tahun ada. Menurut saya ketika kita sekarang ini ada era industri kreatif saya pikir memang tinggal bagaimana kita mengolah yang ada, pusaka-pusaka nusantara kita itu menjadi bagian dalam atas proses-proses kreatif yang kita laksanakan,” jelas Heru.
Sependapat dengan pernyataan tersebut, Analis Kebijakan Ahli Pertama BKF, M. Olgiano juga menyatakan jika kekayaan budaya dieksplorasi dan dioptimalkan dengan baik, maka akan berpengaruh pada perekonomian. “Bayangin kalau budaya Indonesia yang demikian ragam, bisa dieksplorasi lebih, bisa dibuat cerita, dibuat film, dibuat animasi itu bisa memberikan efek (perekonomian),” ujar Olgi.
Sementara itu, Direktur Kreatif Nussa Rarra, Bony Wirasmono, mengapresiasi pelaksanaan Nyimak dan Bicara Kebijakan Fiskal sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah pada industri kreatif. “Acara-acara seperti ini merupakan salah satu dukungan ya buat kami di pelaku industri kreatif ini untuk mendapatkan exposure yang lebih, karena memang di industri ini terutama di animasi, ini industri sangat muda banget,” tutup Bony.
Masih dalam rangkaian kegiatan Nyimak dan Bicara Fiskal Kemenkeu, telah dilaksanakan penandatanganan kerja sama Warga Berita Perwakilan Kemenkeu Provinsi Jawa Tengah dengan FEB UNS tentang Fiscal Corner.
Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, S.H., M.Hum., Kepala Perwakilan Kemenkeu Jateng dan Prof. Drs. Djoko Suhardjanto, M,Com. (Hons), Ph.D, Ak, Dekan FEB UNS .
Perjanjian kerja sama tersebut bertujuan untuk menyediakan wadah dalam penyelenggaraan kegiatan pengkajian, penelitian, pelatihan dan edukasi serta publikasi terkait keuangan negara di lingkungan perguruan tinggi.
Selain itu, juga sebagai bentuk komitmen sivitas akademika dalam mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. HUMAS UNS
Redaktur: Dwi Hastuti
