BERI CENDERA MATA: Komisi C memberikan cendera mata Gunungan kepada Husnul Khotimah selaku Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan.(foto: teguh prasetyo)
BANJARBARU- Dalam upaya optimalisasi pengelolaan keuangan dan pendapatan asli daerah (PAD) Badan Usaha Milik Daerah, Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah berkunjung ke Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (13/5/2024).
Kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan dalam peningkatan pendapatan BUMD. Di sana, Komisi C berdiskusi dengan Husnul Khotimah selaku Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
Pada kesempatan itu, Husnul menerangkan ada beberapa BUMD dimiliki Pemprov Kalsel. Seperti Bank Kalsel, Askrida dan beberapa BPR, Air Minum dan PDAM. Dikatakan, Kalsel sudah ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai pintu gerbang dan pintu logistik Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan demikian, ia berharap perekonomian dan pendapatan di Kalsel meningkat.
“Di Kalsel ada beberapa jumlah BUMD yang kami turut menyetorkan modal yakni 9 BPR, 9 Air Minum dan 3 PDAM. Ada juga yang pemprov memiliki 100 persen sahamnya yakni Bank Kalsel dan Jamkrida” terang Husnul
Mendengarnya, Bambang Hariyanto Baharudin Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah mengatakan bahwa BUMD di Jawa Tengah sudah berbentuk badan hukum perseroda. Badan hukum tersebut sesuai dengan PP No 54/2017, akan tetapi tidak semua BUMD menunjukkan hasil yang optimal.
“Kami di Jateng ada 9 BUMD akan tetapi hanya Bank Jateng yang sudah optimal dari segi pendapatan. Sumbangan deviden ke provinsi kisaran 60 persen saja. Sehingga masih banyak BUMD yang masuk kategori tidak sehat” ujarnya.
Disamping itu, Wakil Ketua Komisi C Sriyanto Saputro menanyakan terkait pembinaan dan kontribusi BUMD di Kalsel. Ia menilai, harus ada evaluasi dan tindakan terhadap BUMD yang dinilai kurang sehat. Karena ada beberapa BUMD di Jawa Tengah yang hampir dilikuidasi karena pendapatan yang dinilai kurang.
“Apakah di Kalsel ini ada OPD khusus selain Biro Perekonomian guna pembinaan BUMD? Karena kami di Jateng sudah mulai kesusahan karena hanya Biro Perekonomian saja. Jika untuk kontribusi apakah hanya dari 1 BUMD atau BUMD lainnya sudah optimal juga?” Tanya politikus Gerindra itu.
Menjawabnya, Husnul Khotimah menyampaikan bahwa di Kalsel ini BUMD hanya diawasi oleh Biro Perekonomian saja sehingga masih sama dengan Jawa Tengah. Lanjutnya, penyetoran deviden paling besar juga berasal dari Bank Daerah. Pada tahun 2023 Bank Kalsel menyetorkan modal sebesar Rp 562 miliar dan mendapatkan deviden sebesar Rp 47 miliar, dari Askrida menyetorkan modal Rp 102 miliar dan mendapatkan deviden Rp 1,5 miliar, PT. Bangun Benua menyetorkan 46 Milyar dan terakhir Askrida sebesar Rp 930 juta.(rafdan/priyanto)
BERI CENDERA MATA: Komisi C memberikan cendera mata Gunungan kepada Husnul Khotimah selaku Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan.(foto: teguh prasetyo)
BANJARBARU- Dalam upaya optimalisasi pengelolaan keuangan dan pendapatan asli daerah (PAD) Badan Usaha Milik Daerah, Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah berkunjung ke Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (13/5/2024).
Kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan dalam peningkatan pendapatan BUMD. Di sana, Komisi C berdiskusi dengan Husnul Khotimah selaku Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
Pada kesempatan itu, Husnul menerangkan ada beberapa BUMD dimiliki Pemprov Kalsel. Seperti Bank Kalsel, Askrida dan beberapa BPR, Air Minum dan PDAM. Dikatakan, Kalsel sudah ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai pintu gerbang dan pintu logistik Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan demikian, ia berharap perekonomian dan pendapatan di Kalsel meningkat.
“Di Kalsel ada beberapa jumlah BUMD yang kami turut menyetorkan modal yakni 9 BPR, 9 Air Minum dan 3 PDAM. Ada juga yang pemprov memiliki 100 persen sahamnya yakni Bank Kalsel dan Jamkrida” terang Husnul
Mendengarnya, Bambang Hariyanto Baharudin Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah mengatakan bahwa BUMD di Jawa Tengah sudah berbentuk badan hukum perseroda. Badan hukum tersebut sesuai dengan PP No 54/2017, akan tetapi tidak semua BUMD menunjukkan hasil yang optimal.
“Kami di Jateng ada 9 BUMD akan tetapi hanya Bank Jateng yang sudah optimal dari segi pendapatan. Sumbangan deviden ke provinsi kisaran 60 persen saja. Sehingga masih banyak BUMD yang masuk kategori tidak sehat” ujarnya.
Disamping itu, Wakil Ketua Komisi C Sriyanto Saputro menanyakan terkait pembinaan dan kontribusi BUMD di Kalsel. Ia menilai, harus ada evaluasi dan tindakan terhadap BUMD yang dinilai kurang sehat. Karena ada beberapa BUMD di Jawa Tengah yang hampir dilikuidasi karena pendapatan yang dinilai kurang.
“Apakah di Kalsel ini ada OPD khusus selain Biro Perekonomian guna pembinaan BUMD? Karena kami di Jateng sudah mulai kesusahan karena hanya Biro Perekonomian saja. Jika untuk kontribusi apakah hanya dari 1 BUMD atau BUMD lainnya sudah optimal juga?” Tanya politikus Gerindra itu.
Menjawabnya, Husnul Khotimah menyampaikan bahwa di Kalsel ini BUMD hanya diawasi oleh Biro Perekonomian saja sehingga masih sama dengan Jawa Tengah. Lanjutnya, penyetoran deviden paling besar juga berasal dari Bank Daerah. Pada tahun 2023 Bank Kalsel menyetorkan modal sebesar Rp 562 miliar dan mendapatkan deviden sebesar Rp 47 miliar, dari Askrida menyetorkan modal Rp 102 miliar dan mendapatkan deviden Rp 1,5 miliar, PT. Bangun Benua menyetorkan 46 Milyar dan terakhir Askrida sebesar Rp 930 juta.(rafdan/priyanto)
