KUNJUNGAN KERJA: Komisi E melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BBPPMD) DIY.(foto: azhar alhadi)
YOGYAKARTA – Komisi E melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BBPPMD) DIY untuk Mengomparasikan program transmigrasi di Jawa tengah serta relevansi dari program tersebut .
Pada kunjungan Jumat (2/2/2024), rombongan diterima dr.Ir. Widarjanto MM, selaku Kepala Balai. Pada kesempatan itu dihadiri pula Kepala Dinas. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Aziz , Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana Kepemudaan dan Olahraga Woro Boedisayekti.
Ketua Komisi E Abdul Hamid menegaskan program transmigrasi masih dibutuhkan. Hanya saja untuk relevansi atau katan dengan pembangunan nasional.
“Secara signifikasi harus diukur bagaimana kondisi di daerah transmigrasi. Bagaimana situasi desa tertinggal yang hampir sudah tidak ada, bagaimana memberikan kesempatan pada para transmigran supaya dapat mengelola, merencanakan dan mendapatkan situasi yang berbeda di lahan baru,” jelasnya.
Sementara beberapa program yang dikomparasikan yang meliputi pelatihan untuk kemandirian, keterampilan atau ilmu yang dapat melatih mereka. Turut disinggung pula mengenai indikator dari konsep Desa Membangun / Kemandirian Desa apakah sudah sesuai dengan potensi sumber daya alam, BUMDES dan pelatihan yang didapatkan.
Sejumlah anggota Komisi E pun mengajukan pertanyaan seputar transmigrasi. Joko Haryanto menyampaikan bagamana cara mengukur indeks tingkat perkembangan desa. Ahmad Ridwan lebih menyampaikan Untuk desa tertinggal harus mendapatkan pelatihan supaya tenaga kerja dapat dihasikan dari desa guna komputerisasi desa.
Anggota Komisi E Drs. Anton Lami Suhadi mengutarakan tentang informasi tindak lanjut atas aset-aset yang ada keterkaitannya dengan berbagai objek di pedesaan seperti apa.
Widarjanto secara menyeluruh menjelaskan, bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki Indeks Desa Membangun untuk mengukur status desa termasuk golongan desa maju, berkembang ataupun desa tertinggal.
“Ada indeks Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Sosial dan Indeks Ketahanan Masyarakat yang pelaksanaannya dibantu oleh pendamping desa baik tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Sedangkan pembangunan masyarakat berkelanjutan atau SDGs sebagai kerangka komitmen dan pengarusutamaan untuk pembangunan yang menjaga peningkatan kesejakteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan ini sebagai role model kegiatan berkelanjutan,” jabarnya.
Sementara Ahmad Aziz menyampaikan terimakasih atas relasi dan koordinasi dengan Jawa tengah sehingga Program Transmigrasi masih terlaksana dengan baik. Disebutkan pada 2023 dilaporkan ada 21 kepala keluarga menjadi transmigran dan Tahun 2024 masih 11 kepala keluarga.(dian/priyanto)
KUNJUNGAN KERJA: Komisi E melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BBPPMD) DIY.(foto: azhar alhadi)
YOGYAKARTA – Komisi E melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BBPPMD) DIY untuk Mengomparasikan program transmigrasi di Jawa tengah serta relevansi dari program tersebut .
Pada kunjungan Jumat (2/2/2024), rombongan diterima dr.Ir. Widarjanto MM, selaku Kepala Balai. Pada kesempatan itu dihadiri pula Kepala Dinas. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Aziz , Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana Kepemudaan dan Olahraga Woro Boedisayekti.
Ketua Komisi E Abdul Hamid menegaskan program transmigrasi masih dibutuhkan. Hanya saja untuk relevansi atau katan dengan pembangunan nasional.
“Secara signifikasi harus diukur bagaimana kondisi di daerah transmigrasi. Bagaimana situasi desa tertinggal yang hampir sudah tidak ada, bagaimana memberikan kesempatan pada para transmigran supaya dapat mengelola, merencanakan dan mendapatkan situasi yang berbeda di lahan baru,” jelasnya.
Sementara beberapa program yang dikomparasikan yang meliputi pelatihan untuk kemandirian, keterampilan atau ilmu yang dapat melatih mereka. Turut disinggung pula mengenai indikator dari konsep Desa Membangun / Kemandirian Desa apakah sudah sesuai dengan potensi sumber daya alam, BUMDES dan pelatihan yang didapatkan.
Sejumlah anggota Komisi E pun mengajukan pertanyaan seputar transmigrasi. Joko Haryanto menyampaikan bagamana cara mengukur indeks tingkat perkembangan desa. Ahmad Ridwan lebih menyampaikan Untuk desa tertinggal harus mendapatkan pelatihan supaya tenaga kerja dapat dihasikan dari desa guna komputerisasi desa.
Anggota Komisi E Drs. Anton Lami Suhadi mengutarakan tentang informasi tindak lanjut atas aset-aset yang ada keterkaitannya dengan berbagai objek di pedesaan seperti apa.
Widarjanto secara menyeluruh menjelaskan, bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki Indeks Desa Membangun untuk mengukur status desa termasuk golongan desa maju, berkembang ataupun desa tertinggal.
“Ada indeks Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Sosial dan Indeks Ketahanan Masyarakat yang pelaksanaannya dibantu oleh pendamping desa baik tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Sedangkan pembangunan masyarakat berkelanjutan atau SDGs sebagai kerangka komitmen dan pengarusutamaan untuk pembangunan yang menjaga peningkatan kesejakteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan ini sebagai role model kegiatan berkelanjutan,” jabarnya.
Sementara Ahmad Aziz menyampaikan terimakasih atas relasi dan koordinasi dengan Jawa tengah sehingga Program Transmigrasi masih terlaksana dengan baik. Disebutkan pada 2023 dilaporkan ada 21 kepala keluarga menjadi transmigran dan Tahun 2024 masih 11 kepala keluarga.(dian/priyanto)
